Selasa 2015-07-21 10:06:08
WAMENA, SUARAPAPUA.com – Pengumpulan data awal Tim Independen Koalisi Untuk Perdamaian, Hukum dan HAM Pegunungan Tengah Papua, menyebutkan, peristiwa Tolikara yang menelan satu korban jiwa, dan terbakarnya sejumlah kios serta Musolah, merupakan peristiwa yang telah merusak kedamaian hidup bersama yang dirajut selama ini.
Selain itu, tim independen yang diketuai oleh Theo Hesegem, dan Sekretarisnya, Latifa Anum Siregar, itu menyatakan, persitiwa tersebut telah melecehkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.
“Berdasarkan data awal yang kami kumpul ketika peristiwa terjadi hingga sekarang, ini telah melecehkan HAM, serta kedamaian hidup bersama yang dirajut selama ini di Papua,” kata Hesegem, dalam siaran pers, yang dikirim ke redaksi suarapapua.com, baru-baru ini.
Untuk mengumpulkan data lebih dalam, lanjut Hasegem, tim yang ia pimpin akan melakukan investigasi ke Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, hingga pertengahaan Agustus 2015 mendatang.
Adapun lima poin rekomendasi awal tim independen, yakni;
Pertama, pihaknya mendukung hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan setiap warga negara sebagaimana dijamin oleh Undang-undang di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
Kedua, mendesak jajaran Pemerintah Daerah untuk memberi jaminan keamanan kepada seluruh warga negara dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Ketiga, mendesak Kepolisian mengusut tuntas kasus ini mulai dari munculnya surat edaran, protes yang dilakukan oleh masyarakat, penembakan terhadap masyarakat sipil, hingga pembakaran Mushola, kios dan rumah warga.
Keempat, mendesak seluruh pimpinan Agama yang ada untuk menenangkan umatnya dan menjamin keamanan di wilayah masing-masing.
Kelima, menghimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh berbagai informasi yang dapat menimbulkan masalah baru atau memperluas masalah yang ada.
Menurut Hasegem, tim independen bekerja menganut prinsip-prinsip Independen dan Imparsial, saling menghargai, mendukung tindakan-tindakan non-kekerasan, mendukung penegakan hukum yang profesional.
Tim independen beranggotaan sejumlah organisasi masyarakat sipil di tanah Papua dan Jakarta, yakni, Jaringan Advokasi Penegakan Hukum dan HAM Pegunungan Tengah, Yayasan Teratai Hati Papua (YTHP), Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Jayapura, Majelis Muslim Papua (MMP), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua, Sunspirit for Justice and Peace, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Al Fatah Jayapura, Imparsial dan Interfidei.
Editor: Oktovianus Pogau
ELISA SEKENYAP
