ArsipLipius Biniluk: Dua Tersangka Insiden Tolikara Sebaiknya Tak Ditahan

Lipius Biniluk: Dua Tersangka Insiden Tolikara Sebaiknya Tak Ditahan

Sabtu 2015-07-25 08:38:07

JAKARTA, SUARAPAPUA.com — Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Papua, Pdt. Lipiyus Biniluk meminta aparat kepolisian untuk tidak menahan dua tersangka insiden Tolikara, yang saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Polda Papua.

Biniluk khwatir, penahanan terhadap dua tersangka ini menimbulkan dampak negatif di Tolikara, apalagi perdamaian antara warga muslim dan GIDI telah dilangsungkan.

 

“Kalau boleh tak perlu ada penangkapan karena komunikasi yang tak jalan tadi. Hal sepele hanya tak jalan komunikasi. Tak perlu menangkap-menangkap itu nanti ekses jadi tak baik,” kata Lipiyus, seusai bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/7/2015), seperti ditulis Kompas.com.

 

Lagi pula, menurut Lipius, persoalan di Tolikara sudah diselesaikan secara damai. Pihak korban pun sudah menerima kesepakatan damai itu.

 

Saat ini, kedua tersangka yang berinisial HK dan JW sudah diterbangkan dari Tolikara, dan sedang menjalani pemeriksaan di Polda Papua.

 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemeritah Kabupaten Tolikara, Dance Y Flassy meminta semua pihak tidak hanya fokus pada pelaku yang membuat kios dan mushala terbakar. Aparat keamanan juga diminta untuk menyelidiki korban tewas dan luka akibat tembakan.

 

“Kami menyerahkan penyelidikan itu ke kepolisian. Namun, korban sudah ada yang tewas di depan mata kenapa tidak diangkat,” kata Dance.

 

Menurut dia, ada ketidakadilan dalam insiden Tolikara karena warga setempat ditembak tanpa bisa melakukan perlawanan.

 

“Apa di tempat lain penanganannya kalau ada bentrok seperti itu? Mengapa kalau di Papua selalu kejadiannya warga ditembak?” kata Dance.

 

OKTOVIANUS POGAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

HRM Releases 2023 Annual Report On Human Rights and Conflict In...

0
HRM revealed that the human rights situation in West Papua strongly differs from that in other regions in Indonesia. The decades-old and unresolved armed conflict has intensified since December 2018, leading to a spike in extrajudicial killings, enforced disappearances, and torture by security forces, especially in the highlands.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.