Sabtu 2016-01-23 04:43:53
JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pemerintah mesti mengambil kebijakan tepat untuk mengakhiri berbagai permasalahan yang terjadi di kawasan pertambangan emas Degeuwo, Kabupaten Paniai, Papua.
Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Regio Papua, John NR Gobai mengatakan, pertambangan di mana pun tak luput dari persoalan, warga setempat lebih banyak menerima dampak buruk.
“Saya harap agar perlu dibicarakan tentang bagaimana sebaiknya dilakukan bagi pendulangan-pendulangan emas serta penambangan batuan yang selama ini dilakukan di Tanah Papua, termasuk di Degeuwo. Harus ada solusi-solusi untuk mengatasinya,” tulis John dalam artikel yang dikirim ke redaksi suarapapua.com, Sabtu (23/1/2016) siang.
Pemberdayaan bagi masyarakat pemilik kekayaan, kata dia, perlu dilakukan di era Otonomi Khusus (Otsus).
“Pemerintah sebetulnya dengan roh Otsus yaitu perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan kepada penambang rakyat apalagi sekarang sektor ini juga sudah dikerjakan oleh Orang Asli Papua,” jelasnya.
Solusi yang ditawarkan John, Degeuwo harus ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
“Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Paniai segera tetapkan Degeuwo sebagai WPR,” ujarnya sembari menambahkan, usulan tersebut sudah berkali-kali disuarakan, termasuk dituangkan dalam buku yang ditulis dan dibedah di Jayapura beberapa waktu lalu.
Dengan status WPR, ia berharap, kegiatannya dikerjakan oleh pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Tentunya dengan melihat keuntungannya bagi masyarakat asli dan pengusaha asli Papua.
“Jika mempertimbangkan kemampuan modal dan keahlian masyarakat adat Papua, maka yang dapat diakes oleh masyarakat adalah jika ditetapkan menjadi WPR, diberikan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), sehingga diperlukan sebuah konsep pertambangan rakyat yang berkelanjutan, artinya ramah lingkungan dan jelas kontribusi bagi pemilik tanah serta minim dampak sosial yang negatif kepada masyarakat setempat,” bebernya.
John juga memberi saran, ketika WPR diberlakukan, pemerintah bertanggungjawab untuk memberi pendampingan termasuk dalam hal pengelolaan hasil bagi masyarakat setempat.
“Untuk kelola kegiatan pengembangan masyarakat di Degeuwo, itu dilakukan oleh LPMA SWAMEMO,” usul Ketua Dewan Adat Paniyai ini.
Menurutnya, beberapa tawaran itu diharapkan sebagai solusi terbaik. “Ini solusi supaya jangan ada konflik, seperti terjadi selama belasan tahun sejak daerah sepanjang Kali Degeuwo dijadikan sebagai lokasi pendulangan emas,” kata John.
Berbagai persoalan hingga konflik berdarah di kawasan Degeuwo, kata dia, karena tak ada perhatian serius.
“Di lokasi pendulangan Degeuwo banyak terjadi konfik antara warga pribumi dengan pihak perusahaan, juga antara warga penambang dengan pihak perusahaan. Itu karena perusahaan langgar kesepakatan bersama di depan Kapolda Papua,” tutur John.
MARY
