Nasional & DuniaPertemuan MSG Ditunda

Pertemuan MSG Ditunda

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pertemuan pimpinan negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) yang sedianya berlangsung awal bulan Mei nanti di Vanuatu, bakal ditunda. Agenda penundaan ini tidak berkaitan dengan isu West Papua, namun disebabkan oleh berbagai kesibukan internal dari pimpinan negara-negara anggota MSG.

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) baru diberitahu langsung dari Ketua MSG, Menasseh Sogavare bahwa pertemuan MSG akan diundur hingga bulan Juni awal. Hal ini berkaitan dengan berbagai kesibukan internal para pemimpin negara-negara Melanesia, tetapi juga persoalan internal, yakni penunjukkan Direktur MSG yang masih menjadi polemik,” kata Octovianus Mote, Sekjen ULMWP, siang ini (27/4/2016).

Baca Juga:  Polri akan Rekrut 10 Ribu Orang untuk Ditugaskan di Tanah Papua

Kepada suarapapua.com, Mote menjelaskan, penundaan tersebut tidak terkait dengan isu West Papua, tetapi lebih kepada persoalan internal negara-negara anggota MSG.

“Ini sama sekali tidak terkait dengan isu West Papua. Mereka masih mencari tanggal yang tepat pada awal bulan Juni ini,” ujarnya.

Sementara itu, aksi dukungan rakyat Papua terus mengalir. Komite Nasional Papua Barat (KNPB) telah menyatakan akan tetap melanjutkan aksi pada tanggal 2 Mei nanti.

Baca Juga:  Berlakukan Operasi Habema, ULMWP: Militerisme di Papua Barat Bukan Solusi

“Kami baru dengar informasi itu dan tanggal 2 Mei aksi tuntut referendum dan dukungan bagi ULMWP menjadi anggota penuh MSG akan tetap berjalan,” tegas Victor Yeimo, Ketua KNPB yang juga adalah Anggota Tim kerja ULMWP.

Ia mengatakan, aksi serentak tanggal 2 Mei juga akan terjadi di Fiji, Honiara, Port Vila, dan Australia. “Aksi tidak hanya di Papua, di Fiji, Honiara dan Port Vila akan terjadi. Bahkan, di Brisbane, Australia, laporan HAM dari Gereja Katolik akan diluncurkan,” kata Yeimo saat dihubungi suarapapua.com siang ini.

Baca Juga:  Komisi HAM PBB Minta Indonesia Izinkan Akses Kemanusiaan Kepada Pengungsi Internal di Papua

Masih menurutnya, pada tanggal 3 Mei di London, dikoordinir Parlemen United Kingdom (UK) akan diadakan pertemuan Parlemen dan Lawyer Internasional yang mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua. Benny Wenda, Juru Bicara ULMWP akan memimpin pertemuan ini.

LEA TABUNI

Terkini

Populer Minggu Ini:

Perusahaan HTI PT Merauke RJ di Boven Digoel Diduga Melakukan Tindakan...

0
“Kami meminta pejabat pemerintah kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua Selatan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera mengambil tindakan penertiban, dengan menghentikan dan mengevaluasi keberadaan dan aktivitas perusahaan PT Merauke Rayon Jaya, atas dugaan pelanggaran hukum yang terjadi dan telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat”, jelas Tigor G Hutapea.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.