Victor Yeimo Minta Kapolda Hapus Nama-Nama Anggota KNPB Yang Jadi DPO

Rabu 2014-09-10 18:52:15

PAPUAN, Jayapura — Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo meminta Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua untuk menghapus nama-nama anggota KNPB dari list Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dikeluarkan beberapa waktu lalu.

Menurut Yeimo, nama beberapa anggota KNPB yang masuk dalam DPO tidak masuk akal, dan merupakan sebuah upaya untuk mengkriminalkan para aktivis hak asasi manusia di Papua.

 

“Saya sudah ke Polda tanya persoalan yang membuat anggota KNPB jadi DPO, saya sudah lihat karena kasus apa mereka ditetapkan, tapi semua tidak masuk di akal,” tegas Yeimo, saat memberikan keterangan kepada wartawan, Rabu (10/9/2014) siang, di Padang Bulan, Jayapura, Papua..

 

Menurut Yeimo, tidak masuk akal karena kasus-kasusnya sendiri sudah diselesaikan pada tahun 2010 silam.

 

Ia mencontohkan, Simion Dabi, Ketua KNPB Wamena masuk dalam DPO dari 54 orang dirilis pada tanggal 5 September 2014 lalu, padahal yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam kasus apapun.

 

“Simion tidak pernah ikut merencanakan, maupun melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan. Ini sangat tidak masuk akal," katanya lagi.   

 

Terkait dengan seruan boikot pilpres 2014, lanjut Yeimo, Simion Dabi selaku ketua KNPB Wamena telah berulang kali menyerukan agar tidak melakukan dengan kekerasan.

 

“Simion juga telah bertemu dengan TPN/OPM wilayah setempat agar menghentikan rencana kekerasan. Jadi, kami mendesak agar Polda Papua tidak semena-mena dalam men-DPO-kan anggota KNPB,” tegas Yeimo.

 

Selama ini, lanjut Yeimo, KNPB selalu melakukan perlawanan dengan cara-cara yang bermartabat, dan tidak pernah melakukan tindakan kekerasan . 

 

"Yang berjuang dengan kekerasan adalah TPN/OPM. Jadi, kalau urusan melakukan kekerasan silahkan urus dengan TPN/OPM."

 

“Jangan dengan KNPB, karena ini hanya ingin mengkriminalisasi upaya-upaya yang dibangun oleh kNPB selama ini dengan cara-cara yang bermartabat,” ujarnya lagi.

 

Terkait dengan penculikan terhadap ketua KNPB Sorong Raya, Martinus Yohame, pada saat SBY berkunjung ke Manokwari dan Raja Ampat, menurut Yeimo, peristiwa tersebut adalah kejahatan Negara.

 

“Artinya, negara melalui institusi militer melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap Martinus. Kami desak Kapolda Papua dan Pangdam untuk menyatakan kepada publik sebagai suatu kejahatan yang direncanakan dan dilakukan oleh Negara,” tegasnya.

 

ARNOLD BELAU