ArsipAMP Minta Papua Diakui Sebagai Negara Merdeka

AMP Minta Papua Diakui Sebagai Negara Merdeka

Jumat 2013-03-01 14:23:45

PAPUAN, Bandung— Puluhan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Kamis (28/2/2013), menggelar aksi demo damai meminta pemerintah Indonesia mengakui Papua sebagai negara merdeka terkait konflik kekerasan di Papua yang tak mampu diselesaikan pemerintah.

Sekitar pukul 11.00 WIB, massa aksi mulai melakukan long march dari Asrama Papua, jalan Cilaki, menuju titik nol kilometer di depan Gedung Sate, jalan diponegoro, Kota Bandung.

Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk yang bertuliskan “Segera Akui West Papua Sebagai Negara dan Stop Berlakukan Daerah Operasi Militer (DOM) di Tanah Papua," dan beberapa poster lainya, yang terlihat foto pembunuhan terhadap warga Papua yang dilakukan oleh aparat TNI/POLRI.

Dalam aksi tersebut, massa meminta  Indonesia, Amerika Serikat, dan PBB segera akui kedaulatan West Papua, dan segera menarik militer organik maupun Non-Organik dari seluruh tanah Papua.

"Jika pemerintah Indonesia tidak mampu selesaikan konflik di tanah Papua, maka Indonesia dan dunia internasional harus mengakui kemerdekaan Papua," ujar Kordinator aksi, Wenas Kobogau.

Menurut Kobogau, konflik yang terjadi selama ini disebabkan oleh kekuatan negara asing yang tujuannya meraup segala kekayaan alam di tanah Papua, salah satu diantaranya adalah negara Amerika Serikat.

Terkait peristiwa penembakan di Papua, Kobogau menilai hal tersebut dilakukan untuk meminta diakuinya kedaulatan bangsa Papua yang telah lama di jajah Indonesia.

JEKSON IKOMOU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Freeport Setor Rp3,35 Triliun Bagian Daerah atas Keuntungan Bersih 2023

0
“Keberhasilan kami sebagai perusahaan adalah ketika masyarakat di lingkungan sekitar area operasional meningkat taraf hidup dan kesejahteraannya. Kami terus bertumbuh dan berkembang bersama Papua hingga selesainya operasi penambangan pada 2041,” kata Tony.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.