Kamis 2015-08-19 22:42:13
JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebutkan, Gubernur Papua, Lukas Enembe, tidak pernah ada saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Papua beberapa waktu lalu.
Menurut Luhut, hal itu sebagai salah satu contoh ketidakdisiplinan para kepala daerah di Papua kepada pemerintah pusat.
“Presiden datang dua kali ke sana, gubernur tidak ada. Wakil gubernur juga tidak ada,” ungkap Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (18/8/2015), seperti ditulis CNN Indonesia.
Pernyataan Luhut ini merupakan lanjutan dari pembahasan antar menteri dan pimpinan lembaga negara di bawah koordinasi Menko Polhukam, pada rapat tertutup, Selasa sore.
Usai rapat itu Luhut mempublikasikan laporan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, kepadanya. “Banyak pejabat di daerah sana yang tidak tinggal di daerah pemerintahannya melainkan banyak membuang waktu di Jakarta dan tempat lain,” ucapnya.
Ketika dikonfirmasi, Luhut enggan memaparkan pemerintahan daerah mana saja yang kepala daerahnya lebih sering berada di Jakarta dibandingkan bekerja di daerahnya.
Luhut yang saat ini juga berstatus sebagai Kepala Staf Kepresidenan itu hanya mencontohkan ketiadaan Lukas di provinsinya pada dua kunjungan Jokowi ke Papua.
“(Tidak adanya kepala daerah di daerahnya) itu kan sebenarnya harus diteliti, masa seperti itu, walaupun alasannya sakit, sakit di mana,” tutur Luhut.
Awal Mei lalu, saat Jokowi tiba di Bandara Sentani, Jayapura, Enembe memang tak menyambut kedatangan rombongan presiden. Ia disebut sedang menjalankan urusan penting lain di luar Papua.
Selain itu, pada Desember 2014 silam, Jokowi juga tercatat mengunjungi Papua ketika merayakan Natal nasional diJayapura.
Menurut Luhut, perilaku sejumlah pejabat yang jarang berada di daerah yang mereka pimpin menyebabkan pemerintah pusat dituding tidak memperhatikan provinsi paling timur Indonesia itu.
Padahal Luhut mengklaim pemerintah telah menggelontorkan dana lebih dari Rp 30 triliun setiap tahun untuk menggenjot pembangunan di sana.
“Tapi kami lihat, dana itu sebagian besar menguap tidak jelas,” ucap Luhut.
Menyikapi hal ini, Kemendagri berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap para kepala daerah tersebut. Luhut berkata, akan ada sanksi bagi pejabat yang meninggalkan daerahnya dalam kurun waktu tertentu.
OKTOVIANUS POGAU
