Kamis 2012-03-08 15:11:00
Pengadaan enam unit pesawat tempur Sukhoi SU-30 MK2, terjadi kejanggalan. Kenapa demikian?
“Pertama, harga terlalu mahal, Vietnam saja membeli dengan harga USD53 juta per unit Sukhoi lengkap dengan senjata sementara RI membeli dengan harga USD78,3 juta tanpa dipersenjatai,â€. Ujarnya dalam siaran Pers di Jakarta, Minggu (4/3) yang dilansir Media Timika Expres, Senin lalu.
Kejanggalan kedua, proses pembelian Sukhoi disebut-sebut Goverment to Goverment tapi kenyataannya ada pihak yang menjadi suplier (Agen). Keanehan itu terjadi dalam proses pembelian Sukhoi ini.
Menurutnya, berpotensi terjadinya mark up anggaran sebesar USD100 sampai USD140 juta atau sekitar Rp900 miliar sampai Rp1,2 triliun. Karena itu KPK harus segera menurunkan Tim Investigasi dalam proyek pembelian pesawat Sukhoi sehingga kedepan proyek-proyek Alutsista dapat diawasi dengan ketat.
“Tahun 2011-2014 pengadaan Alutsista TNI mendapat kredit komersial sebesar USD695 juta dan state kredit dari Rusia sebesar USD362,3 juta,†jawabnya.
Dana-dana kredit ini harus diselamatkan dari para koruptur.
Sebab ada pihak-pihak tertentu melakukan monopoli proyek-proyek Alutsista dan kini sudah ada tujuh proyek. Mulai dari pengadaan tank, pesawat tempur, kapal perang, kapal layar dan Alutsista lainnya.
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Imam Sufaat,S.IP, Senin (5/3) lalu yang dimuat suarapapua.com, meresmikan Satuan Radar (Satrat) 243 Timika dan sekaligus melantik Komandan Satrad 243 Timika Letkol (Lek) Sudirman.
Kasau Marsekal TNI Imam Sufaat S.IP, kepada wartawan di Lapangan Mako Satrad 243 Timika Km-9 Mapurujaya, Kabupaten Mimika, Papua, mengatakan, dengan dilantiknya Komandan Satrad 243 Timika, maka selanjutnya dapat menunjang atau mengakomodir tugas pokok Satuan Radar dibawah komando pengendali Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosek Hanudnas) IV Biak.
Mereka juga selanjutnya membantu pengawasan, pergerakan serta pemantauan setiap pesawat yang melintas di wilayah teritorial udara Negera Kesatuan Repoblik Indonesia (NKRI) khususnya diwilayah timur.
Selain itu mampu melaksanakan pengamatan udara diwilayah paling timur indonesia, dalam hal menghadapi adanya pelanggaran wilayah udara yuridiksi nasional yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak tertentu (Negara Tetangga).
“Tugas Satuan Radar selalu memantau setiap pergerakan pesawat yang melintas di wilayah NKRI khususnya di Papua, karena Papua berbatasan langsung dengan: Australia, Timur Leste dan Papua Nugini,†kata Marsekal TNI Imam Sufaat.
Tugas mereka akan menjadi mata dan telingan TNI-AU untuk memonitor setiap pergerakan pesawat yang melintas diwilayah NKRI secara khusus daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yakni: Australia, Papua Nugini serta Timor Leste.
Dari sini akan diketahui jika ada pesawat asing atau sejenisnya yang melintas di wilayah teritorial udara NKRI tidak memiliki izin melintas, maka tugas satuan ini (Radar) segera tanggap dan memberikan informasi kepada pesawat tempur TNI-AU dan satuan komando Kosek Hanundas IV untuk dilakukan pencegahan (ditahan) dan akan dilakukan tindakan sesuai proedur hukum yang berlaku.
Selain itu juga untuk peningkatan pertahanan nasional, khusus diwilayah teritorial udara dibagian timur Indonesia (Papua). sasaran dibangun Markas Komando di Timika dan di Biak adalah untuk, mencegah seringnya terjadi “Black Flight†atau penerbangan tidak memiliki ijin di Papua.
Bukan hanya itu, tetapi dengan adanya operasi Radar 243 Timika ini, maka mata dunia internasional semakin terbuka, karena tidak akan ada lagi ruang terbuka yang bisa dilalui pesawat yang tidak dikenal. “Kalau ada perintah ditahan kami tahan dan kalau ada perintah dihancurkan kami hancurkan,†tegasnya.
Dikatakan, untuk wilayah Kosek IV, sudah mempunyai lima Radar yakni di Kupang, Saumlaki,Merauke, Biak dan Timika. Rencana kedepan akan dibangun di Jayapura, Morowali dan Manokwari.
“Radar ini adalah alat pemantauan udara yakni suatu sistem dari Komando pertahanan udara nasional yang dimonitor langsung dari Jakarta,†jelasnya.
JUSTINA HOMERS
