Papua Tanah Damai: Harkat dan Martabat OAP Harus Dihormati

Turius Wenda, staf peneliti di Gereja Baptis Papua (Foto: Ist)

Oleh: Turius Wenda*

“Aspirasi Rakyat papua untuk Dialog atau Referendum Ada, Karena Papua Bukan Tanah Damai”

Penghormatan terhadap harkat dan martabat orang Papua antara satu kelompok masyarakat dengan lainnya merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan Papua “Tanah Damai.” 

Hal ini penting karena keberadaan manusia yang menumpang di tanah Papua ini merupakan berbeda – beda ras, etnik dan budaya.

Dalam membangun Papua Tanah Damai maka hal penting yang harus dijunjung bersama adalah setiap orang memiliki sikap pengakuan terhadap setiap individu dan kelompok yang berbeda.

Perbedaan agama, ras, etnik dan pekerjaan perlu untuk dikenali dan diterima sebagai sebuah rahmat dan karunia yang harus di jalani sebagai manusia setara ciptaan Tuhan.

Mengabaikan keberadaan orang atau kelompok lain dan mendominasi kelompok lain justru dapat memicu terjadinya konflik kekerasan di tengah-tengah masyarakat.

Masyarakat yang ada diatas tanah konflik ini harus bisa saling memberi pengakuan yang memungkinkan. harus untuk terbuka satu sama lain.

Keterbukaan tersebut membuat masing-masing pihak bisa belajar lebih jauh tentang tradisi mereka sendiri dan menghargai kekayaan dan kekhususan yang dimiliki.

Dengan mempelajari masyarakat dan kelompok lain, mereka bisa memperoleh pemahaman bersama secara lebih mendalam dan menemukan nilai-nilai yang memberi hidup dalam tradisi orang lain.

Semua itu bertujuan untuk saling membantu dan membangun sikap saling menerima satu sama lain sehingga menghilangkan sikap saling curiga, tidak percaya dan memarjinalkan kelompok-kelompok tertentu.

Para pemimpin agama di tanah Papua tidak melihat keberagaman sosial-kultural ini sebagai beban maupun hambatan menuju perdamaian, melainkan sebagai sumber kekayaan yang patut di syukuri dan senantiasa dibangun.

Kita tidak bisa memilih diam atas konflik dan pembantaian yang terjadi di atas tanah papua, semua pihak baik pemerintah, DPR, aparat penegak hukum, Gereja, LSM harus bersama-sama mencari solusi yang cocok untuk mengakhiri konflik papua.

Semakin hari, realita menunjukan bahwa ada peningkatan konflik dari isu makar, separatis, atau OPM sudah menjadi isu terorisme di papua. Operasi densus 88 sebagai kontra teroris beroperasi di Papua, tidak ada penyangkalan atas keberadaan densus karena papua sudah menjadi penanganan terorisme.

Gereja tidak harus menari – nari atas mimbar dengan mengabaikan  konflik dan pembantaian rakyat Papua yakni sebagai umat yang harus di lindungi, karena mereka yang korban adalah umat tuhan yang perlu harus dijaga sesuai amanat yang harus di jaga.

Diharapkan semua pihak untuk  mendorong semua orang yang hidup di Papua untuk mengakui dan menerima keberagaman etnis, kultural dan agama sebagai rahmat dari Tuhan.

Slogan “Papua Tanah Damai” merupakan moto sekaligus komitmen yang di deklarasikan para pemimpin agama (Kristen, Katolik, Islam, Hindhu dan Budha) pada 5 Februari 2003. Mari bersama torang jaga tanah Papua dengan damai.

*Penulis adalah Staf Penelitian dan Pengembangan (Litbag) Sinode Badan Pelayan Pusat -  Persekutuan Gereja – Gereja Baptis Papua (PGBP)

Shortlink:

Posted by on October 30, 2012. Filed under OPINI. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments Closed