Warinussy: Bentrok Polisi-KNPB Harus Dilihat Secara Utuh

Yan CH Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH, Manokwari, Papua Barat (Foto: Oktovianus Pogau/SP)

PAPUAN, Manokwari— Pernyataan Obed Arik Ayok (anggota DPR PB dan Ketua Ikatan Pemuda Mekkesa) seperti yang dilansir  surat kabar harian Media Papua, Rabu (31/10), perlu diluruskan agar tidak menimbulkan multi-tafsir dan menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat dari seluruh rakyat Papua yang ada di kota Manokwari dan sekitarnya.

“Menurut pandangan saya, bahwa kejadian bentrok yang terjadi antara aparat keamanan (Polisi) dengan sejumlah pemuda yang dikordinir oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) belum lama ini di Manokwari sebaiknya dilihat secara utuh dan tidak sepotong-sepotong.”

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Pengkajian dan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinissy, dalam press release yang dikirim ke redaksi suarapapua.com, Rabu (31/10) siang tadi.

Menurut Warinussy, apa yang terjadi sebenarnya karena tertututpnya saluran demokrasi yang memarginalkan rakyat Papua di tanah adat mereka sendiri.

“Saya yakin, termasuk warga suku Arfak juga dalam menyampaikan aspirasi politiknya kepada pemerintah dilakukan dengan unjuk rasa dan demonstrasi.”

Dikatakan oleh Warinussy, mengenai soal penyampaian aspirasi Papua Merdeka dalam unjuk rasa, adalah hal yang wajar dan dibenarkan.

“Pak Obed juga adalah salah satu dari anggota Tim 100 yang dahulu pada tahun 1999 sempat datang bertemu mantan Presiden B.J. Habibie untuk meminta agar Papua diberi kemerdekaan atau lepas dari NKRI.

Aspirasi ini bukan terletak pada soal murni atau tidak murni, tapi bahwa suatu fakta sejarah sudah dimana dari Manokwari inilah sejarah perjuangan pembebasan Papua Barat itu juga dimulai,” tambah Warinussy.

Disampaikan juga, adalah fakta bahwa rakyat Papua di seluruh persada bumi Cenderawasih ini senantiasa menggugat sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI, adalah sesuatu yang tak terbantahkan lagi dan sudah berulangkali dilakukan dan diperjuangkan bahkan sudah meluas ke forum internasional, meskipun dukungan secara politik belum diperoleh, tetapi bahwa dunia mengetahui jika orang-orang asli Papua sedang memperjuangkan haknya untuk menetukan masa depannya sendiri itu jelas bukan menjadi rahasia lagi.

Sehingga, lanjutnya, adalah baik jika sebagai tokoh atau pemuka masyarakat, Pak Obed dan para kepala suku bersama Ketua Dewan Adat Papua (DAP) dan juga LMA di daerah ini duduk bersama dan menyusun langkah untuk membangun kebersamaan diantara semua suku Papua maupun non-Papua yang ada di daerah ini untuk tujuan bersama membangun Manokwari maju menjadi Kota yang multi etnis tapi penuh kedamaian dan mengdepankan penghormatan hak asasi dan hukum.

“Saya mengatakan hal ini karena bagi saya bagaimanapun peran dari rakyat Papua secara umum untuk membuat kota Manokwari dan sekitarnya menjadi terbuka dan maju seperti sekarang ini sudah nyata dan tak bisa disangkal oleh siapapun.

Juga tentang pilihan belajar di sejumlah sekolah dan perguruan tinggi di Manokwari adalah sesuatu yang nyata karena dari dulu memang Manokwari terkenal sebagai kota yang tenang dan baik untuk menikmati proses pendidikan disini.

Sehingga tidak heran jika warga masyarakat, khususnya pemuda dari berbagai daerah (Biak, Serui, Jayapura, Pegunungan Tengah), Nabire dan Sorong serta Fakfak bahkan Merauke bahkan dari luar Papua memilih Manokwari sebagai kota studinya,” tegas pembela HAM ini.

Dengan demikian, lanjutnya lagi, penting sekarang ini untuk para pimpinan adat, kepala suku dan tokoh masyarakat duduk bersama untuk menyusun pola dan strategi pendekatan dalam menyikapi berbagai dinamika sosial-politik, budaya dan ekonomi yang senantiasa berimplikasi pada proses penegakan hukum dan keamanan di daerah ini.

“Barngkali sangat baik jika kesempatan pergantian Kapolres Manokwari dari AKBP Agus Supriyanto kepada AKBP Ricky Taruna Maruh (mantan Kapolres Biak Numfor) dapat digunakan sebagai kesempatan untuk membangun kembali tali persaudaraan diantara berbagai suku dan warga masyarakat yang ada di daerah ini,” tutupnya.

Sebelumnya, di SKH Media Papua, Obed Arik Ayok membuat pernyataan yang intinya meminta agar aksi demonstrasi mendukung Papua Merdeka yang dilakukan oleh KNPB tidak dilakukan di Manokwari, Papua Barat, sebab ia beranggapan aksi-aski tersebut dilakukan dengan tidak murni.

Ia juga meminta agar aksi-aksi seperti itu sebaiknya dilakukan di Jayapura, Papua. Dalam aksi yang dimotori oleh KNPB 23 Oktober lalu, 11 orang ditangkap aparat. 4 orang mengalami luka tembak, dan lainnya menderita luka pukul dan memar dari aparat kepoilisian.

OKTOVIANUS POGAU

Shortlink:

Comments Closed