Islam dan Kekerasan di Tanah Papua

Senin 2012-11-26 10:10:00

“Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mendesak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menghentikan segala bentuk kekerasan di Tanah Papua dan segera menggelar dialog. Semua elemen masyarakat Papua harus dilibatkan dalam dialog tersebut, termasuk mereka yang dianggap Organisasi Papua Merdeka (OPM). Demikian pernyataan KWI yang disampaikan Wakil Ketua II KWI Mgr Leo Laba Ladjar OFM menjelang penutupan sidang tahunan para uskup di kantor KWI, Jakarta, Kamis (17/11)”. Pernyataan KWI dimuat ; Koran Harian Suara Pembaharuan.

 

Kekerasan Militer

Kebrutalan militer Indonesia rezim SBY dalam membasmi apa mereka sebut sebagai OPM dan pro Papua Merdeka, terutama anak-anak muda dan mahasiswa anggota KNPB, melampaui batas kemanusiaan beradab. Sejak SBY berkuasa dua periode pemerintahan, Indonesia semakin biadab, militer berhasil membantai ribuan nyawa orang Papua. Tingkat kematian orang Papua luar biasa sangat tinggi sejak Tahun 2004 hingga 2012 semakin tak terkendali.

Saat tulisan ini ditulis, kebrutalan aparat militer Indonesia masih berlangsung. Sampai-sampai kebrutalan aparat militer NKRI (baca, TNI/POLRI) terhadap rakyat sipil  pribumi Papua semakin tak terkendali. Dewasa ini kebrutalan militer Indonesia jadi fenomena harian dan biasa bagi rakyat Papua. Sejak akses internasional  ditutup oleh rezim SBY, bagi kunjungan wartawan, turis asing. Situasi keamanan di Papua semakin buruk tak terkendali tanpa ada usaha menghentikannya. Semua akses media dan kunjungan asing/wisata internasional masuk ke Wilayah Papua ditutup rapat rezim pemerintah SBY.

Hal inilah yang membuat militer Indonesia semakin leluasa tak terkendali melakukan pelanggaran HAM berat, luput dari pemberitaan media dan perhatian internasional. Pemerintah Pusat NKRI dibawah rezim SBY sengaja melakukan ini agar bumi beserta isi kekayaan alam Papua yang kaya raya sepenuhnya mau dikuasai Indonesia. Terbukti kunjungan terakhir SBY ke Inggris membutikan ini. SBY mengizinkan Negara itu melalui British Pertrolium menguasai Minyak dan Gas Bumi di Bintuni Papua Barat. SBY mengizinkan asing menguasai sebahagian kekayaan Alam Papua asalkan Papua tetap dalam genggaman NKRI.

Freeport sudah beroperasi tahun 1967 sedangkan status Papua resmi ditetapkan PBB bergabung dengan Indonesia tahun 1969. Freeport mengeruk emas Papua sebelum Papua ditetapkan statusnya sebagai bagian dari NKRI. Pengerukan kekayaan alam Papua oleh asing semakin gila. Freeport mengeruk emas Papua, Inggris British Petrolium, BP di Bintuni, Jepang, Operasi Ikan dan kekayaan Laut Papua di Arafura. Indonesia menyewakan Papua untuk mendapatkan pinjaman utang luar negeri pada IMF dan beberapa  Negara donor. Pada akhirnya Indonesia mau dikuasai Papua selamanya.

Untuk tujuan terakhir ini (baca, keinginan Indonesia menguasi Papua selamanya), dengan dalih NKRI harga mati dan menjaga kedaulatan wilayah NKRI, kekerasan militer berlangsung didepan mata kita tanpa usaha menghentikan oleh pihak manapun bangsa didunia ini. Pemusnahan etnis Papua aman, diam dan sistematis terus dilakukan Indonesia dengan berbagai kebijakan Pemeintah Pusat. Indonesia saat ini menjadi pelaku kejahatan kemanusiaan paling biadab, melakukan genosida etnis Papua. Aparat TNI/Polri NKRI pelaku kejahatan kemanusian paling biadab di Papua yang masih tertutup dimata internasional.

Analisa: Senjata api, amunisi dan bahan peledak ditemukan markas KNPB rekaya dan itu sepenuhnya milik militer NKRI. Negara mengendalikan situasi Papua, seolah-olah milik KNPB. Pola seperti ini bagian dari operasi direncanakan untuk menghabisi kelompok pro demokrasi dan HAM, ditujukan pada KNPB.

Peran Ormas Islam

Dala situasi seperti dipaparkan diatas, penyataan KWI ini, mengembirakan kita semua. Namun jika peran demikian dilakukan oleh Ormas Islam akan lebih punya gaung. Namun sayang sejauh ini peran itu tidak pernah dilakukan oleh Ormas Islam baik di Pusat maupun perwakilan Ormas Islam di Daerah Papua. Penulis belum pernah lihat sejak dari dulu hingga hari ini, Ormas Islam sama sekali tidak pernah berperan membantu menyelesaikan persoalan kekerasan oleh aparat militer di Papua.

Indonesia terutama para pemimpin ormas Islam dan pejabat negara berprilaku ganda. Misalnya Pengungsi Rohingnya, Myanmar PMI (Yusuf Kalla) turun tangan dan mendirikan tenda kemudian membantu membangun perumahan. Padahal dalam kasus pengungsi di Arso Papua, rakyat sipil yang curigai sebagai simpatisan OPM, tidur dihutan-hutan belantara dibiarkan seakan tidak terjadi apa-apa.

Demikian masyarakat di Eduda Paniai dan punjak Jaya, ketika densus 88 memborbadir rumah-rumah rakyat sipil dan membumi-hanguskan pemukiman warga, kemudian banyak terjadi pengungsian didiamkan negara ini Ormas Islam diam tak peduli. Saat ini tatkala Masalah Palestina banyak orang Islam Indonesia hingga parlemen (DPR RI) berkunjung ke Gasa, padahal apa yang dilakukan NKRI sendiri dengan pencaplokan (accoupation) wilayah Papua sama halnya dengan pencaplokan wilayah Palestina oleh Israel. Hipokrit.

Ormas islam ketinggalan zaman dan terbelakang dalam hal mengangkat soal isu-isu pelanggaran HAM dan Demokrasi di Papua. Kekerasan Negara dalam berbagai bentuk dan kebrutalan militer NKRI  terhadap rakyat sipil Papua, sejak dipaksa bergabung dengan NKRI tidak ada keprihatinan dari Ormas Islam Indonesia. Kekerasan oleh negara dan kebrutalan aparat militer terhadap rakyat sipil Papua yang saat ini terjadi secara tersturktur didepan mata juga Ormas Islam diam.

Islam diam?

Jika Ormas diam dan bisu atas terror dan kekerasan militer Indonesia tanpa disadari Islam sesungguhnya turut melakukan pelanggaran kemanusiaan dengan membiarkan itu terjadi.  Islam dan Ormas Papua bisa dianggap membenarkan tindakan ke-dholim-an yang dilakukan negara. Karena hakekatnya hal itu (pelanggaran HAM atas nama apapun, pembenarannya) sangat bertentangan dengan kordat fitrah Islam sebagai agama damai sesuai nama agama ini, (kata: Islam artinya Damai).

Sehingga tidak muncul kesan bagi penganut agama lain bahwa Islam dan oknum muslim meridhoi penindasan. Lebih parah lagi kalau kemudian Muslim dalam Ormas Islam Papua dikhawatirkan, kalau-kalau, bisa dianggap sebagai bagian dari penindas oleh pihak lain.

Sesungguhnya Islam sebagai sebuah Agama memiliki nilai pada dirinya, nilai hakiki kebaikan dan kebenaran (amar ma'ruf nahi munkar) yang kadang itu memang beda dari muslim sebagai pribadi. Muslim sebagai individu memiliki orientasi duniawi dengan interpretasi subyektif nilai ke-Islam-an sesuai kepentingan sesaat dan duniawi. Padahal nilai-nilai hakiki agama apapun apalagi Islam adalah kedaimaian, untuk mewujukan darussalam (negeri damai), dalam hal ini berarti Papua Darussalam (Zona Papua Damai).

Saya berfikir dan menulis disini bukan berdasarkan nafsu apalagi ambisi, melainkan semata-mata atas rasa keprihatinan belaka sebagai muslim. Tidak ada pretensi pribadi, sama sekali tidak, hanya saya coba menulis sedikit berdasarkan pengamatan dan perenungan sedikit pengetahuan Islam yang saya ketahui dan saya pelajari. Jadi, sekali lagi bukan asal-asalan dan berdasarkan nafsu pribadi sebagai pendukung Papua Merdeka. Disini perlu saya ungkap kedok dibalik jubah kesucian sebuah lembaga agama, bila terus ditutup-tutupi kebaikan dan kebenaran agama itu maka orang segan mengakui kebenaran yang dibawanya.

Jika demikian peran Ormas Islam di Papua tak peduli pelaran baik mana yang bias kita ambil. Umat islam dipaksa keluar dari Mesjid An-Nur Timor Leste. Contoh kasus Timor Leste dan Spanyol adalah bukti bagi kita agar tidak menganggap tema: "Peran Ormas Islam Papua dalam penegakan HAM dan Demokrasi" sepele.

Suatu pengetahuan jika tidak disampaikan kemudian disimpan terus-menerus nilai kebaikan dan kebenarannya maka bagaikan pohon rindang yang tak berbuah, pepatah Arab (Mahfudhot: "Al-'ilmu bilaa 'amalin kasyajarin bilaa tsamarin"; Artinya: “Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah”). Kemungkaran dikemas dengan teroganisir baik dapat bertahan lama betapapun palsu, sebaliknya suatu kebenaran dan kebaikan bila tidak dikemas baik maka tidak akan mati.

Saya mempertimbangkan untung rugi, baik-buruk bagi islam dan keislaman di Tanah Papua.  Mengingat peran dan fungsi Ormas Islam Papua sangat lemah malah sama sekali tidak ada peran significant dalam kekerasan Negara dan militer Indonesia saat ini. Padahal peranan Islam dan umat islam sangatlah penting bagi Papua. Karena islam menyuruh kita, umat islam, kapan dan dimana saja, dalam hal ini kita umat islam di Papua, agar menyeru kebaikan dan mencegah perbuatan buruk/merusak: Amar Ma'ruf Nahi Mungkar.

Amar ma'ruf nahy mungkar, mengandaikan, Islam dan umat Islam dimanapun, sesuai nilai-nilai kebenaran dan kebaikan Islam (baca: Islam rahmatan lil'alamin). Maka kebaikan dan kebenaran Islam senantiasa tetap harus ditegakkan siapapun orangnya, darimanapun asalnya, kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya dan kepada siapapun orangnya, kalimat tawhid, (Laa ilaha illallahu; Muhamammadan rasulullahi shollallahu 'alaihi wasallam), dengan membenarkan sesuatu yang benar sebagai benar dan tidak ragu apalagi takut mengatakan salah atas sesuatu yang salah.

Nah soalnya apakah penjajahan Indonesia atas bangsa dan Tanah Air Papua saat ini dibenarkan Islam? Lebih tegasnya, apakah pembunuhan orang Papua dan kekerasan, teror, penganiayaan oleh aparat, teror, kekerasan oleh militer Indonesia ini dibenarkan menurut ajaran agama Islam? Disinilah sebenarnya urgensi saran saya Ormas Papua harus peduli dan ikut ambil bagian dalam persoalan sosial kemasyarakatan yang sedang terjadi setiap hari didepan mata dengan setidaknya membuat stateman bahwa kekerasan dalam bentuk apapun oleh rezim SBY di Negara ini, itu semua salah dan dosa hukumnya karena dilarang Allah SWT sebagaimana hal itu ditegaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an dan Hadit Nabi. Misalnya: Dhoharal fasad fil barri walbahri bimaa kasabats aidinnas).

Ormas islam disini mungkin tdk perlu panggul senajata ikut OPM masuk hutan tapi mengatakan yang benar sebagai benar dan salah sebagai salah (Qulil haq walaw kaana muraan) dengan cara kepedulian atas pelanggarahan HAM dan penindasan serta eksploitasi SDA Papua oleh pihak asing dan penguasa atau pihak manapun dan atas nama apapun itu urgensinya bagi eksistensi islam dan umat islam masa depan ditentukan dari sekarang ini dan itu lebih berarti oleh Ormas.

Karena eksploitasi SDA, pembunuhan, teror oleh siapapun dan atas nama apapun bertentangan dengan nilai-nilai hakiki Islam dan itu semua pada hakekatnya sesungguhnya merusak Islam (fitrah). Sejauh ini kita tidak pernah tahu bagaimana sikap Islam dan Ormas Islam, menyetujui atau bagaimana sebenarnya sikap Islam? Ormas Islam Papua pada umumnya diam, seakan bisu atas semua penindasan, pelanggaran HAM yg sering terjadi didepan mata. Apakah Islam begitu sehingga Ormas Islam Papua juga begitu? Maksud saya disini bukan atas nama perorangan berdasarkan hitungan untung-rugi tapi atas nama umat Islan atas kebenaran Islam. Maka Ormas Islam harus mengatakan kebenaran Islam.

Kepentingan kebenaran Islam dengan sendirinya didalamnya ada kepentingan umat Islam juga. Tapi perlu digarisbawahi disini bahwa Islam dan Umat Islam (Muslim) berbeda. Ormas perannya penting bagi kepentingan Islam yang itu berarti didalamnya sudah tentu ada kepentingan kemanusiaan secara umum.

*Penulis adalah Anggota Dewan Muslim Papua, tinggal di Jakarta