ArsipNatalis Tabuni: Komunikasi Dengan Semua Stakeholder Akan Dibangun

Natalis Tabuni: Komunikasi Dengan Semua Stakeholder Akan Dibangun

Jumat 2012-11-09 15:49:15

PAPUAN, Jayapura — Bupati terpilih Kabupaten Intan Jaya, Natalis Tabuni, menegaskan bahwa jika beberapa perusahaan akan masuk di Intan Jaya, tentu dirinya sebagai kepala daerah akan melakukan komunikasi dan kordinasi dengan semua pemangku kepentingan, baik tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda dan mahasiswa yang ada di Intan Jaya.

“Saya sebagai kepala daerah tidak akan bertindak secara sepihak atau sendiri, jadi masyarakat Intan Jaya diharapkan untuk tetap bersabar, kordinasi dan komunikasi tentu saya bangun.”

 

Hal tersebut disampaikan Bupati Kabupaten Intan Jaya, Natalis Tabuni M.Si, ketka menghubungi redaksi suarapapua.com,  Jumat (9/11) siang tadi, menanggapi komentar Komunitas Mahasiswa Independet Somatua Intan Jaya (KOMISI), yang sebelumnya di lansir media ini.

Menurut Bupati, memang beberapa perusahaan akan masuk di Intan Jaya seperti pernyataannya di beberapa media massa, termasuk perusahaan pertambangan, namun masyarakat diminta tidak menanggapinya berlebihan, sebab belum tentu langsung melakukan ekploitasi atau produksi seperti di Timika saat ini.

“Prosesnya panjang, minimal harus dilakukan kajian atau penelitian sekitar dua atau tiga tahun lamanya. Dan inipun harus dilakukan oleh ahli geologi yang benar-benar punya kapasitas dan berkompeten, setelah itu, kita dapat lihat bersama, apakah di perut bumi Intan Jaya menyimpan gas, tembaga, nikel, emas, atau jenis galian lainnya.”

Dari situ, lanjut Tabuni, perusahaan tidak langsung melakukan produksi, namun tentu akan ada kordinasi dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat, termasuk dengan mahasiswa yang ada, juga membicarakan jenis usaha apa yang akan dibuka sesuai kesediaan yang ada.

Selain perusahaan pertambangan,  alumnus Universitas Gadja Mada (UGM) Jogjakarta menambahkan, perusahaan yang bergerak dibidang pariwisata juga akan masuk di Intan Jaya untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada.

“Kita targetkan tiap minggu ada 7 turis yang naik ke gunung Cartens, kalau ditotal tiap tahunnya tentu banyak sekali, dan potensi-potensi  seperti ini yang akan saya kembangkan di intan Jaya selama saya menjabat,” katanya.

Ditegaskan juga, kehadiran perusahaan di Intan Jaya semata-mata bukan untuk merusak lingkungan atau alam, namun untuk menambah pendapatan asli daerah, agar Kabupaten Intan Jaya tidak hanya berharap pada dana ABPD dari pemerintah pusat yang jumlahnya tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Intan Jaya secara menyeluruh.

"Kita sebagai daerah pemekaran baru harus bisa menunjukan bahwa kita mempunya pendapat asli daerah yang bisa dipakai untuk kebutuhan masyarakat, kita juga menunjukan bahwa kita bisa mandiri," terangnya.

Memang, Bupati juga mengakui bahwa saat ini PT Mineserve International sedang melakukan ekspolrasi di Intan Jaya, namun bukan berarti langsung perusahaan melakukan produksi atau eksplorasi di Intan Jaya seperti dugaan masyarakat.

Menurut Tabuni, ketka dirinya dipilih oleh masyarakat Intan Jaya sebagai Bupati, dirinya sudah punya komitmen dan visi misi yang jelas untuk membangun Intan Jaya lima tahun kedepannya.

“Yang merasakan manfaat dari pembangunan toh anak cucu kita di tahun-tahun mendatang, jadi saya hanya merintis saja, setelah itu ade-ade mahasiswa bisa pegang kemudi Intan Jaya di tahun-tahun,” katanya lagi.

Bupati juga mengapresiasi sikap mahasiswa yang mempertanyakan pernyataan Bupati, harapannya dengan penjelasan yang diberikan, mahasiswa dapat memahaminya.

 OKTOVIANUS POGAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Ini Situasi Paniai Sejak Jasad Dandramil Agadide Ditemukan

0
"Jangan [gelar aksi] tiba-tiba - itu saja. Kalau mau melakukan pengejaran, aparat harus sampaikan ke pemerintah supaya diumumkan ke masyarakat. Maksudnya selama pengejaran masyarakat harus tinggal di mana seperti itu, supaya aman. Ini saya sampaikan salah satu solusi terbaik supaya tidak ada masyarakat yang dikorbankan," tukasnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.