LP3BH Mengutuk Keras Pembakaran Kantor DAP Wilayah Lani Pago

Sebuah rumah adat (Honai) milik warga di Pegunungan Tengah Papua yang sedang terbakar (Foto: Ilustrasi)

Sebuah rumah adat (Honai) milik warga di Pegunungan Tengah Papua yang sedang terbakar (Foto: Ilustrasi)

PAPUAN, Manokwari — Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari mengutuk keras tindakan kriminal sejumlah orang yang telah melakukan pembakaran terhadap Gedung Kantor Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Lani Pago Balim di Wamena, Minggu (15/12) sekitar pukul 23:00 WIT.

“Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) melalui Kapolres Jayawijaya harus segera menyelidiki dan mengungkap serta menangkap pelaku tindakan kriminal tersebut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku,” kata Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari dalam rilisnya diterima suarapapua.com, Senin (17/12).

Warinussy menambahkan, tindakan tersebut jelas-jelas sudah menciderai suasana perayaan hari Kudus Natal di Bulan Desember 2012. Saat ini adalah minggu-minggu Penantian (Adventis) oleh seluruh lapisan masyarakat adat Papua, termasuk kelompok masyarakat adat Papua wilayah Lani Pago Balim yang berada di wilayah Wamena dan sekitarnya.

Selain itu, tindakan tersebut juga sudah merupakan tindakan melanggar ketentuan hukum yang terkandung di dalam pasal 1, pasal 8 dan pasal 9 dari Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Masyarakat Adat, serta melanggar ketentuan pasal 74 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam rilisnya, LP3BH menyatakan agar Dewan Adat Papua perlu segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) dengan  dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Propinsi Papua dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui Perwakilan KOMNAS HAM Papua, serta Gereja-gereja di Tanah Papua untuk menyelidiki peristiwa kriminal yang berindikasi pelanggaran nilai-nilai HAM dan Demokrasi tersebut.

LP3BH juga meminta Kapolda Papua untuk segera menghentikan segenap tindakan operasi keamanan yang selama ini dilakukan. Polisi selama ini senantiasa menyentuh langsung posisi dan kedudukan hukum masyarakat sipil di wilayah Wamena dan sekitarnya serta cenderung bersifat ‘”kriminalisasi” tanpa adanya penghormatan terhadap azas praduga tidak bersalah (presumption of inoncent).

Gubernur Papua saat ini harus segera mengambil langkah koordinasi keamanan sesuai amanat pasal 48 ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, dengan senantiasa mengedepankan pendekatan persuasif yang tidak menempatkan rakyat sipil dalam posisi seperti merupakan musuh atau teroris yang dipandang harus dihabisi lebih dahulu tanpa memberikan kesempatan yang adil untuk mereka yang diduga terlibat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan pengadilan yang bebas, fair dan adil serta terbuka (transparan).

“Situasi keamanan di Tanah Papua, khususnya di wilayah Pegunungan Tengah seperti Wamena, Tingginambut, Prime dan Lani Jaya dan sekitarnya justru semakin mencekam dan tidak nyaman bagi rakyat sipil yang ada disana hingga menjelang akhir tahun 2012 ini, padahal begitu banyak aparat keamanan dari TNI dan POLRI telah ada dan melaksanakan operasi-operasinya disana,” kata Warinussy.

“Apa yang terjadi saat ini cukup mengherankan dan menimbulkan pertanyaan besar lembaga-lembaga pembela HAM di Tanah Papua, Indonesia dan dunia internasional,” Tutup Warinussy, yang juga menjabat Anggota Steering Committee FOKER LSM di Tanah Papua.

TOMMY APRIANDO

Shortlink:

Posted by on December 17, 2012. Filed under PAPUA BARAT. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Response

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>