Olga Hamadi: Jangan Samakan Teroris dengan Separatis

Olga Hamadi, Kordiantor KontraS Papua (Foto: Oktovianus Pogau/SP)

PAPUAN, Jayapura — Pemerintah Indonesia diminta tidak menyamakan kelompok separatis yang ada di tanah Papua dengan kelompok teroris, sebab hal tersebut telah melegitimasi keberadaan pasukan Densus 88 Anti Teror di tanah Papua.

Pernyataan tersebut diungkapkan Kordinator KontraS Papua, Olga Hamadi, saat menggelar jumpa pers memperingati 12 tahun kasus Abepura Berdarah, siang tadi, Jumat (07/12) di Kantor KontraS Papua, Padang Padang Bulan, Jayapura.

Menurut Olga, dari tahun ke tahun jumlah personil TNI maupun Polri selalu bertambah dengan alasan situasi Papua yang tidak kondusif, padahal Papua tidak membutuhkan banyak personil keamanan yang tentu sangat rentang melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

“Akibat kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap HAM, maka konflik dan pelanggaran HAM selau terjadi, jika sampai pada proses hukum, korban selalu tidak mendapat rasa keadilan,  ini situasi umum yang terjadi di tanah Papua,” katanya.

Olga juga memprediksi, di tahun-tahun mendatang, kondisi HAM di Papua akan semakin memburuk, sekaligus akan ada peningkatan ekskalasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat militer.

“Jika di Papua ada banyak konflik dan terjadinya pelanggaran HAM, teman-teman bisa duga sendiri, tujuaan apa konflik itu terjadi, dan siapa yang punya kepentingan terhadap konflik tersebut,” kata Olga di depan wartawan.

Namun, lanjutnya, ia tidak ingin menuduh atau menerkah siapa instansi atau lembaga yang dimaksud punya kepentingan dengan berbagai konflik di tanah Papua, sebab kelompok sipil sekalipun bisa saja ikut terlibat.

Dikatakan juga, dirinya berani menyatakan demikian sebab dari tahun ke tahun konflik dan pelanggaran HAM selalu terjadi, namun tidak ada satupun solusi konkrit yang diambil pemerintah, dan terkesan dibiarkan saja, dan malahan eskalasinya justru semakin meningkat.

“Contoh soal berbagai aksi penembakan oleh OTK yang terjadi Papua, kan sudah terjadi sejak tahun-tahun lalu, namun aparat tidak mampu mengungkap siapa dibalik aksi-aksi tersebut, padahal mereka (aparat) telah dilatih dan dibiaya dengan dana yang besar dari negara-negara pendonor,” terangnya.

Baguma Yarinap, Sekertaris Bersatu Untuk Keadilan (BUK) dalam kesempatan tersebut meminta agar pemerintah lebih serius memperhatikan nasib korban pelanggaran HAM yang selalu saja tidak mendapat rasa keadilan.

“Gubernur Papua, DPR Papua, dan MRP diminta untuk terus mendorong evaluasi resmi atas kebijakan keamanan di Papua, dan menolak pasukan organic dan non organic serta rasionalisasi jumlah TNI/Polri di tanah Papua yang akan mengakibatkan korban baru di tanah Papua,” katanya.

Baguma juga meminta Komnas HAM RI yang baru terpilih untuk dapat menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat massa lalu yang sampai saat ini masih tertahan di Kejaksaan, diantaranya kasus Wamena berdarah dan Wasior berdarah.

 OKTOVIANUS POGAU

Shortlink:

Leave a Response

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>