Realita Di Papua Yang Jauh Dari Harapan

Rakyat Papua Butuh Keadilan dan Perdamaiaan (Foto: Ilustrasi)

Rakyat Papua Butuh Keadilan dan Perdamaiaan (Foto: Ilustrasi)

Oleh; Tim Diskusi Papua Satu

Tahun 2012, tahun dimana harapan orang Papua tak terpenuhi. Tahun dimana kenyataan yang terjadi di Papua, tak semanis janji dan komitmen semua pihak yang berkomitmen menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. Tahun 2012, tahun harapan yang tak kunjung menjadi nyata.

Komitmen Presiden

Seperti dilansir republika online, presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono berkomitmen menyelesaikan berbagai persoalan di tanah Papua, terutama persoalan politik sebelum tahun 2014. Hal ini disampaikan staf khusus persiden bidang otonomi daerah dan pembangunan daerah, Felix Wanggai.

“Jika ingin mengetahui kebijakan Presiden Yudhoyono soal Papua bisa dibaca di buku yang ditulisnya berjudul ‘Pembangunan Untuk Semua’ yang baru saja diluncurkan. Di buku itu ada bab tersendiri, yaitu Membangun Papua dengan Hati,” kata Felix.

Janji Polda Papua

Pada 13 September 2012, Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Tito Karnavian dilantik menjadi Kapolda Papua baru. Banyak pihak mengkritik keberadaan dan pengangkatannya sebagai Kapolda Papua, karena latar belakangnya dari pasukan densus 88 anti teror.

Densus 88 adalah bagian kepolisian yang khusus menangani masalah terorisme. Selama itu, sebelum pengangkatan Irjen Tito menjadi Polda, tak pernah ada isu terorisme di tanah Papua.

Aneh tapi nyata. Sesaat setelah Irjen Tito dengan berbagai tanggapan rakyat Papua karena latar belakangnya tidak sesuai (berlatar belakang densus 88) naik menjadi Polda Papua, teror bom dan isu terorisme pertama muncul di Papua, tepatnya di Wamena, di Sorong, dan beberapa tempat lainnya.

Setelahnya, dapat dijumpai di media massa, dimana beberapa bom ditemukan, dan diamankan oleh polisi, dibarengi penangkapan beberapa orang yang dianggap sebagai teroris. Hal ini mementahkan komentar orang Papua pada umumnya yang tidak puas dengan latar belakang polda Papua yang baru.

Sementara itu, penemuan bom terus berlanjut. Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ditunding sebagai aktor di balik ditemukannya bom dan isu terorisme. Beberapa oknum menunding KTT KNPB di Biak adalah juga pembekalan perakitan bom oleh KNPB kepada anggotanya.

Mengenal KNPB

KNPB adalah organisasi perjuangan yang bermarkas di Jayapura. Mereka dengan jelas menuntut referendum ulang bagi bangsa Papua yang kedua, karena menurut mereka, Pepera tahun 1961 terlaksana atas dasar manipulasi, pemaksaan, dan di bawah intimidasi.

Perjalanan KNPB tidaklah mudah. Namun, awal tahun 2012, KNPB menjadi salah satu wadah yang mampu mempersatuakan orang Papua dengan tuntutan mereka, referendum, dengan semboyan mereka; “kita harus mengakhiri sejarah penjajahan ini.”

Di tengah massa KNPB yang semakin menguat dan kian menggelora, beberapa tokoh KNPB harus meregang nyawa. Mako Tabuni, ketua I KNPB dibunuh densus 88 dan gabungan militer Indonesia. Ia dibunuh dengan cara yang tidak manusiawi. Dikabarkan, enam peluru bersarang di tubunhnya.

Densus 88 dan pihak kepolisian melindungi diri dengan mengatakan, bahwa mereka terpaksa melumpuhkan Mako Tabuni, karena ia melawan, dan bahkan berusaha merampas senjata milik anggota.

Sementara itu, Sidang Buchtar Tabuni diperpanjang, dan diperlambat. Sementara itu, menurut Polda Papua, di saku celana mako ditemukan pistol. Informasi polisi ini dijadikan polisi untuk melabeli Mako sebagai pelaku penembakan yang sebelumnya terjadi, yang sebelumnya dikatakan oleh Orang Tak Dikenal (OTK).

Setelahnya, beberapa anggota KNPB di daerah-daerah dikejar, dibunuh, ditangkap dengan berbagai alasan. Yang nyata terjadi adalah bahwa polisi dan militer Indonesia dengan barbagai alasan telah membuat persatuan yang terbentuk dalam wadah KNPB itu mulai runtuh. Massa KNPB mulai berkurang. Nama KNPB dicemari dengan label baru: teroris.

Perpecahan Orang Papua

Seiring perkembangan zaman, perpecahan  dalam tubuh orang Papua pun mulai terlihat. Orang Papua dikagetkan dengan munculnya sistem raja di Papua. Seperti dilangsir oleh surat kabar harian Bintang Papua, Susilo Bambang Yudhoyono telah merestui adanya raja-raja di Papua.

Sementara itu, dalam berbagai kesempatan, di dalam media massa,  maupun dalam beberapa kesempatan lainnya, istilah ‘gunung’ dan ‘pantai’ sering muncul. Tak ayal lagi, dalam pertarungan politik Pilgub Papua, Budi Setyanto, pengamat hukum dan sosial politik Papua mengatakan, bahwa Pilgub Papua adalah pertarungan antara gunung dan pantai.

Selain itu, maraknya pemekaran juga membuat orang Papua semakin terpecah belah dalam penjara suku, agama, dan daerah, sehingga kesadaran akan sebuah bangsa yang besar, bangsa Papua semkain berkurang.

Di daerah pemekaran, para kandidat bupati pun sering berbuat ulah. Akibatnya, antar massa pendukung kandidat saling bermusuhan. Bagaimana pembangunan akan berjalah, bila satu kabupaten tidak bersatu dan tidak terpecah belah?

Dalam banyak hal, di berbagai kesempatan, dengan berbagai cara, kita melihat potensi perpecahan antar sesama orang Papua itu muncul.

Nasib Dialog Jakarta-Papua

Nasib dialog Jakarta-Papua tak menentu. Papua, melalui jaringan Damai Papua (JDP) mengumandangkan Dialog Jakarta-Papua. Namun pusat tidak menanggapi dialog. Papua menuntut dialog dengan  Indonesia, yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral.

Namun, Pusat terlihat dingin menanggapi dialog Jakarta Papua yang disponsori JDP. Mereka mengabaikan niat orang Papua untuk berdialog, dengan memilih lima orang dari antara orang Papua, sebagai representasi dari mereka. Namun, lagi lagi pusat tidak menanggapi Papua.

Muncul pandangan dan pendapat dari banyak pihak, bahwa Jakarta sengaja membiarkan konflik di Papua dibiarkan berlarut-larut.  Dan kini, di penghujung tahun 2012, janji dan komitmen Indonesia untuk menyambut dan menyelesaikan konflik di Papua dengan dialog jakarta-Papua hanya akan menjadi mimpi orang Papua yang hanya akan menjadi mimpi.

Situasi yang Tercipta

Memasuki penghujung tahun 2012, ada beberapa keadaan dan situasi yang menarik perhatian. Beberapa diantaranya adalah, pertama; Isu Teroris pertama di Papua hadir, setelah Irjen Tito Karnavian menjadi Kapolda Papua. KNPB ditunding menjadi pelaku teroris. Namun semua orang Papua tahu, bahwa KNPB bukan teroris, tetapi organisasi untuk menuntut hak mereka untuk menjadi berdaulat di negerinya sendiri.

Kedua; Polisi di Papua bermuka dua: Satu menjadi polisi bermuka kejam, dengan membunuh banyak orang Papua, aktifis HAM dan pejuang hak orang Papua. Sementara di sisi lainnya, Polda menjadi pemerhati sosial, dengan membagikan sembako. Fiktor Yeimo, ketua KNPB menanggapinya dengan menyebut Tito salah alamat, harusnya ia cocok menjadi pimpinan dinas sosial.

Ketiga; KNPB menjadi organisasi kecil, atau boleh dikata, dipaksa kecil dengan sistem represif terhadap mereka, dengan berbagai cara, antara lain dengan membunuh, menangkap dan mengadu domba, sehingga menjadi semakin tidak berdaya.

Keempat; muncul banyak sekali konflik di daerah pemekaran, akibat pilkada, dll. Muncul banyak pemekaran membuat orang Papua terperpecah belah. Kemudian muncul sistem raja di Papua, dan beberapa organisasi tambahan yang membuat realitas politik di Papua menjadi tambah kompleks.

Penutup

Di penghujung tahun ini, mari lihat semua relita sosial, politik, kebudayaan, dan sosial budaya di tanah Papua. Semua harapan indah oleh orang Papua di tanah Papua untuk kehidupan yang lebih baik dari belenggu penindasan seakan menjadi mimpi di siang bolong.

Apa yang akan kau buat sebagai anak Papua, melihat realita yang terjadi di tanah Papua? Lihatlah lidi. Satu lidi tidak akan mampu menyapu banyak kotoran. Bahkan untuk menyapu satu kotoran pun tak mampu. Kotoran hanya akan disapu apabila lidi-lidi disatukan dalam satu ikatan, dengan satu tangkai. Semoga!

Tim Diskusi tinggal di Yogyakarta

Shortlink:

Leave a Response

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>