Kamis 2016-04-21 07:56:41
PANIAI, SUARAPAPUA.com — Lantaran terus disoroti oleh masyarakat terkait keputusan Bupati Paniai melantik orang non Papua jadi kepala desa yang dinilai tidak sesuai keinginan masyarakat, kepala distrik Paniai Timur, Pius Gobai, temui puluhan masyarakat di kantornya, Kamis pagi (21/4/2016).
“Aspirasi rakyat perlu kita dengar dan tampung. Selagi aspirasi itu baik dan membangun. Karena itu, saya menyambut baik kedatangan kalian, masyarakat saya. Sekarang, apa yang menjadi keberatan kalian silakan disampaikan,” kata Pius Gobai, mengawali pertemuan tersebut, di aula kantor distrik Paniai Timur, Enarotali, Paniai.
Setelah mendengar satu per satu alasan dari setiap masyarakat, Pius mengatakan, walaupun tidak sesuai aturan, keputusan bupati tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Apalagi dirinya sebagai kepala distrik.
“Mereka yang dilantik sudah sah, tidak bisa lagi digugat. Dia (bupati) penguasa tunggal di daerah ini. Saya juga tidak bisa macam-macam, apalagi saya kepala distrik yang ditunjuk oleh dia (bupati),” jawab dia.
Lanjut Pius, sesuai aturan yang berlaku, pemilihan kepala desa memang dipilih langsung oleh masyarakat setempat, namun karena semua keputusan ada pada bupati.
“Mau jalankan sesuai aturan atau tidak, semua tergantung bupati. Karena yang namanya keputusan ada di tangan bupati. Kami bawahan hanya ikut perintah,” jawabnya lagi seraya memberi pengertian pada masyarakat.
Namun, untuk memberi sedikit kelegahan, dia sarankan kepada masyarakat agar dapat melapor setiap kepala desa terpilih yang tidak bekerja benar dalam melayani masyarakat setempat.
“Kalau kepala desa baru yang kalian tidak senang itu tidak bekerja benar, nanti kalian lapor ke saya. Biar selanjutnya saya teruskan ke bapak bupati supaya orang itu diganti. Apalagi sekarang banyak program yang diperuntukkan untuk desa,” bebernya.
Pius juga membantah beredarnya isu terkait pelantikan kepala desa. “Orang bilang kepala distrik yang kasih rekomendasi, depan kalian saya katakan itu tipu. Semua itu bupati yang tentukan. Jangan salah bangun isu,” ujarnya.
Sebelumnya seperti diberitakan media ini, masyarakat Paniai mengutuk sikap bupati Kabupaten Paniai, Hengki Kayame, karena dinilai tidak menghargai masyarakat adat setempat, setelah pada Sabtu (16/4/2016) melantik seorang non Papua menjadi Kepala Desa Komplek Pasar Enarotali, Paniai, Papua. (Baca juga: Bupati Lantik Orang Non Papua Jadi Kepala Desa, Masyarakat Paniai Kecewa)
Tomi Yogi, Ketua RT, kepada suarapapua.com, mengaku heran dan bingung dengan sikap bupati Paniai melantik orang pendatang menjadi kepala desa di atas tanah adatnya.
“Saya heran sekali sikap bupati, masa lantik orang pendatang jadi kepala desa itu. Macam tidak ada orang pribumi saja. Harusnya orang asli Paniai yang dilantik menjadi kepala desa,” kata Tomi, Selasa (19/4/2016) di Bapouda, Enarotali.
Menurut dia, sebagai bentuk protes atas kebijakan bupati ini, dalam waktu dekat ia bersama seluruh masyarakat yang sudah lama mendiami di Enarotali akan mendatangi bupati untuk meminta keterangan dan penjelasan.
Editor: Arnold Belau
STEVANUS YOGI
