Pemerintah Indonesia Diminta Buka Ruang Demokrasi Bagi Papua

PAPUAN, Jayapura— Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Nasional West Papua (PNWP) kembali meminta pemerintah Indonesia agar dapat membuka ruang demokrasi yang seluas-luasnya bagi rakyat Papua Barat.

“Ruang demokrasi ditanah Papua terus dibungkam oleh pemerintah Indonesia melalui Kepolisian Daerah Papua, kami minta ruang demokrasi itu harus dibuka.”

Hal tersebut ditegaskan oleh jubir Nasional KNPB, Rocky Wim Medlama, saat memberikan keterangan kepada wartawan, Sabtu (5/01/2013) lalu Café Prima Garden, Abepura, Jayapura, Papua.

Hal senada disampaikan juga oleh ketua PNWP, Buchtar Tabuni, melalui ketua Parlemen Nasional Daerah (PRD) Port Numbay, Hakim Bahabol, yang mendesak Polda Papua untuk tidak terus menekan rakyat Papua.

Selain itu, PNWP juga mendesak agar Polda Papua untuk segera menghapus seluruh anggota KNPB dan aktivis Papua lainnya yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

PNWP juga mendesak kepada Polda Papua untuk segera membebaskan anggota KNPB dan masayarakat sipil yang ditahan tanpa bukti yang jelas hingga saat ini.

“Kami juga tidak akan mendaftarkan KNPB dan PNWP di Kesbangpol, karena itu Polda Papua jangan terus memaksakan kami,” tutup Bahabol yang dalam kesempatan tersebut di damping beberapa pengurus KNPB lainnya.

ARNOLD BELAU 

Share

comments feed