Kamis 2015-07-24 05:14:36
JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Sekertaris Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah La-pago, Dominikus Sorabut, menegaskan, peristiwa yang terjadi di Kabupaten Tolikara harus diselesaikan secara independen, yakni tidak menguntungkan satu pihak saja.
“Peristiwa penembakan warga sipil, yang berbuntut pada pembakaran kios yang merembet hingga terbakarnya Musolah ini jelas-jelas merugikan kedua pihak, maka pemerintah dan aparat penegak hukum harus independen dalam menyelesaikan kasus yang terjadi di sana,” kata Dominikus, saat memberikan keterangan pers, Kamis (23/7/2015).
Menurutnya, dalam kejadian tersebut jelas ada yang memprovokasi, sehingga terjadi kekerasan, karena itu harus diselesaikan secara adil, agar tidak merembet ke wilayah lain di Indonesia.
Ia juga secara tegas meminta kepada semua pihak agar dapat memahami bahwa masalah di Kabupaten Tolikara adalah bersifat insiden karena adanya misskomunikasi.
“Kami minta kepada semua pihak untuk tidak menciptakan suasana yang mengarah kepada kekerasan, baik melalui pernyataan–pernyatan di media massa, sikap arogan di lapaangan, unjuk kekuatan senjata, maupun intimidasi kepada pihak yang berbeda warna kulit, agama, suka, gender, dan keyakinan politik,” tuturnya.
Ditegaskan juga kepada pemerintah, baik di tingkat nasional maupun lokal, juga kepada masyarakat adat untuk segera memulihkan sistem rasa aman kepada para korban dari dua pihak.
“Pemerintah perlu mengambil langkah yang konkret, segera, dan cermat untuk menangani korban peristiwa 17 Juli, termasuk kerusakan materi 63 kios, 1 Musolah dan 1 orang tertembak dari masyarakat adat, 10 masih dirawat di RSUD Dok II jayapura,” ujarnya.
Dikatakan, pemerintah juga diminta memperhatikan luka batin (trauma) yang diderita oleh warga masyarakat Tolikara maupun warga masyarakat lainnya.
“Kami juga meminta Komnas HAM untuk membentuk KPP HAM yang independen agar dapat menyelesaikan kasus ini dengan cepat dan tepat,” tegas Surabut.
Sebelumnya, Sekertaris II Dewan Adat Papua (DAP), Jhon NR Gobay menilai, insiden yang terjadi di Kabupaten Tolikara, Papua, dikarenakan arogansi aparat keamanan dalam menghadapi pemuda gereja yang notabene orang asli Papua.
“Kalau aparat TNI/Polri tidak kedepankan kekerasan, tidak mungkin para pemuda bisa bakar kios. Tapi karena main tembak-tembak hingga 12 orang pemuda gereja kena peluru tajam, itu yang justru timbulkan kemarahan,” kata Gobay, dalam siaran pers yang dikirim kepada redaksi suarapapua.com, Kamis (23/7/2015).
Menurut Gobay, selama ini aparat keamanan yang bertugas di seluruh Tanah Papua selalu kedepankan emosional dan kekerasan dalam menghadapi massa, dibandingkan melakukan dialog persuasif untuk menciptakan kedamaiaan.
“Selain peristiwa Tolikara, juga kita bisa lihat peristiwa penembakan empat siswa oleh aparat keamanan di Enarotali, Kabupaten Paniai, Papua, pada 8 Desember 2014 lalu, hingga saat ini belum juga dituntaskan.”
“Jadi aparat keamanan di seluruh Tanah Papua bekerja dengan emosional, ini sebenarnya penyulut konflik di Tanah Papua, apalagi tidak pernah ada hukuman (impunitas) bagi aparat keamanan yang jelas-jelas melakukan pelanggaran HAM,” kata Gobay.
Editor: Oktovianus Pogau
HARUN RUMBARAR
