ArsipIni Beberapa Kasus Kejahatan Negara Versi Pimpinan Gereja

Ini Beberapa Kasus Kejahatan Negara Versi Pimpinan Gereja

Rabu 2013-03-06 13:50:30

PAPUAN, Jayapura — Forum Kerja Pemimpin Gereja Papua (FKPGP) yang diwakili oleh Ketua Sinode Persekutuan Gereja Baptis Papua (PGBP) Pdt. Socratez Sofyan Yoman, dan Ketua Sinode Gereja Kingmi Papua, Pdt. Benny Giay, menyatakan ada banyak kejahatan Negara secara sistematis dan terstruktur yang dilakukan terhadap orang asli Papua.

“Kasus-kasus kejahatan Negara tersebut mencerminkan kebijakan degenerative politic yang sangat melumpuhkan umat Tuhan di tanah Papua,” ujar Pdt. Benny Giay, saat memberikan keterangan pers, siang tadi, Rabu (6/3/2013), di Toko Buku Yoman Ninom, jalan Tabi Tobati, Jayapura, Papua.

Beberapa kejahatan negara yang dimaksud, seperti, pada 2 Maret 2013 seorang pendeta Yunus Gobay (laki-laki/55), disiksa dan dibebaskan setelah keluarga korban menyerahkan uang tebusan ke Polisi di Polsek Enarotali, Paniai, Papua.

Kemudian, kasus penembakan di Sinak, Kabupaten Puncak, dan di Tiginambut, Kabupaten Puncak Jaya, pada 21 Februari 2013, dan kasus penembakan di Udaugi, perbatasan Kabupaten Deiyai, pada tanggal 31 Januari 2013, yang menewaskan sejumlah warga sipil dan aparat yang terjadi karena pembiaraan terhadap penjualan senjata secara illegal.

Berikutnya, pada 15 Februari 2013, Dago Ronald Gobay (laki-laki/30) ditangkap di Depapre, Kabupaten Jayapura, oleh Polisi dan dalam proses interogasi, ia disiksa di ruangan kerja Intelkam Polres Jayapura, Papua.

Selain itu, upaya pembubaran paksa kegiatan ibadah di HUT ke IV Komite Nasional Papua Barat (KNPB), tanggal 19 November 2012, di Aula Stakin, Sentani, oleh pemerintah dan aparat keamanan yang dipimpin oleh Kapolres Jayapura AKBP Roycke Harry Langgiie, dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, Roberth Djoenson.

Selanjutnya, pembunuhan Mako Musa Tabuni, Ketua I KNPB tanpa berdasar dan diluar prosedur hokum, pada 14 Juli 2012 di Perumnas III, Waena.

Kemudian, pembunuhan Jenderal TPN/OPM Kelly Kwalik oleh Polisi Densus 88 dan TNI pada tanggal 16 Desember 2009, di Kota Timika, dan pada tanggal dan bulan yang sama tahun 2012.

Selain itu, Ferdinand Pakage disiksa oleh petugas LP Abepura, Hubertus Mabel oleh Polisi Densus 88 di Kurulu, Kota Wamena, Papua.

Selanjutnya, penyiksaan dan pembunuhan yawan Wayeni pada tanggal 13 Agustus 2009, oleh Kapolres Serui AKBP Imam Setiawan.

Terakhir, dua kasus pelanggaran HAM berat Wasior pada tahun 2001, dan Wamena 4 April 2003, kasus pembobolan gudan senjata yang sudah di seleidik oleh Komnas HAM tapi kejaksaan belum menyerahkanke pengadilan HAM untuk di putuskan.

"Kami sebagai pimpinan gereja di tanah Papua prihatin bahwa kekerasan negara terus terjadi di tanah leluhur kami. Kenyataan ini membuktikan pemerintah dan aparat keamanan Indonesia di tanah Papua telah gagal melindungi penduduk asli Papua," kata Yoman.

Menurut Yoman, keprihatinan gereja sudah pernah disampaikan melalui 11 rekomendasi musyawarah Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Masyarakat asli Papua pada 9-10 Juni 2010 lalu, kemudian dikeluarkan juga melalui komunike bersama pimpinan gereja pada 10 Januari 2011 lalu.

"Keprihatinan yang sama juga disampaikan oleh beberapa negara anggota PBB dalam sidang HAM PBB, pada 23 Mei 2012 lalu di Genewa, Swiss," ujar Yoman, yang berencana akan meluncurkan buku karyanya "Saya Bukan Bangsa Budak", pada 09 Maret 2012 mendatang, di Jayapura, Papua.

Dalam kesempatan tersebut, Yoman dan Giay juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia di tanah Papua adalah bagian dari masalah kekerasan, sebab sama sekali tidak pernah punya inisiatif untuk menyelesaikan persoalan di tanah Papua.

OKTOVIANUS POGAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Komnas HAM RI Didesak Selidiki Kasus Penyiksaan Warga Sipil Papua di...

0
“Tindakan dari para pelaku itu masuk dalam kategori penyiksaan. Korban dimasukan dalam drum berisi air dan dianiaya, dipukul, ditendang dan diiris punggungnya dengan pisau. Itu jelas tindakan penyiksaan dan bagian dari pelanggaran HAM berat,” ujar Emanuel Gobay.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.