Rabu 2013-08-21 11:22:00
PAPUAN, Jayapura — Sebanyak 26 proyek ruas jalan trans Papua di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat akan di kerjakan langsung oleh aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Kodam XVII/Cenderawasih Papua, atas persetujuan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B).
“Seluruh personil TNI yang akan melaksanakan pekerjaan ruas jalan P4B, juga akan diberikan buku saku sebagai pembekalan tugas. Buku saku itu berisi tentang budaya lokal dan HAM,†ujar Deputi II UP4B, Irjend Pol (Purn) Bagus Ekodanto, seperti ditulis laman resmi UP4B.
Ditulis juga, Kepala UP4B, Letjend TNI (Purn) Bambang Darmono telah memimpin sebuah rapat koordinasi pada tanggal 20 Agustus 2013, terkait dengan persiapan perlaksanaan pembangunan ruas jalan P4B.
“Rapat yang diikuti unsur dari Kodam XVII/Cenderawasih, Polda Papua dan Lantamal X Jayapura itu, dan dipimpin langsung oleh Kepala UP4B Bambang Darmono,†tulis laman tersebut.
Terkait rencana pembangunan jalan yang melibatkan aparat militer, sebelumnya telah mendapat penolakan keras dari berbagai pihak di tanah Papua.
“Kalau ada proyek, berarti ada uang. Siapa yang kerjakan proyek pembangunan jalan tersebut, kan militer, yakni TNI dan Polri. Yah, uang proyek itu kembali dan dinikmati oleh militer lagi,†ujar Dorus Wakum, Kordinator Kampak Papua, ketika dihubungi suarapapua.com, Rabu (21/8/2013).
Menurut Wakum, ada banyak orang sipil dan pengusaha asli Papua yang telah siap dan punya kemampuan mengerjakan proyek tersebut, namun yang diherankan, proyek tersebut diberikan kepada aparat TNI dan Polri.
“Jangan pakai alasan keamanan, atau alasan wilayah yang terisolasi sehingga TNI dan Polri yang dapat jatah pengerjaan proyek tersebut. Kita juga tidak heran, karena kepala UP4B mantan Jenderal bintang tiga dari TNI,†tegas mantan aktivis KontraS Papua ini.
Elias Petege, aktivis hak asasi manusia di Jayapura memandang, pengerjaan 26 proyek ruas jalan trans Papua yang akan dilakukan aparat tentu akan melahirkan banyak pelanggaran HAM.
"Siapa yang terkena imbas langsung dari pembangunan ruas jalan trans Papua tersebut tentu haknya akan dilanggar. Apalagi, yang mengerjakan proyek tersebut adalah aparat TNI."
“Kita harus lihat persoalan ini secara menyeluruh, tidak hanya sebatas pembangunan jalan, yakni tujuan utama aparat TNI dan Polri adalah memantau seluruh pergerakan dan aktivitas warga sipil di kampung-kampung yang telah mereka curigai sebagai gerakan pemberontak,†kata Petege.
Ditambahkan oleh Petege, pendekatan yang akan dipakai oleh aparat TNI dalam pengerjaan proyek pembangunan ruas jalan tersebut tentu pendekatan militeristik, bukan pendekataan kemanusiaan, atau pendekatan yang lebih bermartabat.
OKTOVIANUS POGAU
