Rabu 2015-12-09 09:41:16
NABIRE, SUARAPAPUA.com — Hari ini, Rabu (9/12/2015), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Nabire tahun 2015 sukses digelar, meski pagi tadi diwarnai hujan lebat. Berbagai persoalan termasuk dugaan praktik jual beli suara gencar terjadi sejak kemarin.
Setelah kemarin surat undangan suara dibagikan kepada warga pemilih di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), diduga oknum tertentu melakukan praktik jual beli suara.
Salah seorang warga Nabire, Margaretha Tekege mengatakan, praktik jual beli suara berlangsung hingga malam hari.
Menurutnya, ia setelah terima surat undangan suara dari RT, dijual kepada tim dari Pasangan Calon (Paslon) tertentu.
“Kemarin sore setelah pak RT kami bagikan surat undangan suara, kami sekeluarga jual semua kepada seorang kandidat yang pada saat itu timnya mendatangi rumah kami,” katanya kepada suarapapua.com, di Kalisusu, Nabire, Rabu pagi.
Pilkada Nabire diikuti 8 Paslon. Nomor urut 1 Isaias Douw – Amirullah Hasyim, nomor urut 2 Agus Zonggonau – Isak Mandosir, nomor urut 3 Ayub Kayame – Suwarno Majid, nomor urut 4 Deki Kayame – Adauktus Takerubun.
Paslon nomor urut 5 Peter F Worabay – Sunaryo, nomor urut 6 Yakob Panus Jingga – Melkisedek F Rumawi, nomor urut 7 Hendrik Andoi – Stefanus Iyai, dan nomor urut 8 Fabianus Yobee – Yusuf Kobepa.
Alasan jual surat suara, ternyata beragam.
Ketika ditanya lebih lanjut, ibu Tekege mengaku bukan hanya mereka sekeluarga, para tetangga juga berikan suaranya ke tim lain yang datang menawarkan dengan harga tinggi.
“Bukan kami sekeluarga saja, tetangga yang di sebelah rumah saya juga tadi jual suara. Jadi, tim dari Paslon mana yang datang tawarkan suara dengan harga tinggi, kami ambil uangnya. Kami tidak pilih muka,” tuturnya.
Rela suaranya ditukarkan dengan uang, kata Ibu Tekege, karena nasib mereka tidak pernah diperhatikan dengan baik oleh para pemimpin sebelumnya. Lebih dari itu, pembangunan di daerah ini juga tidak terlihat.
“Saya sebenarnya tidak mau jual suara, tapi saya muak dengan sikap para bupati lama itu yang bikin saya jual suara,” ujar ibu dua anak ini.
Alasannya, kata dia, setelah terpilih menjadi bupati tidak pernah duduk netral untuk lihat semua rakyat di Nabire.
“Malah lebih fokus keluarga dan kerabat kerja. Padahal kalau mau jujur, yang angkat dan percayakan dia jadi pemimpin itu oleh seluruh rakyat Nabire,” ujarnya.
Terpisah, Sekretaris Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Walani, Mee dan Moni (LPMA SWAMEMO), Johanes Kobepa menilai praktik jual beli suara bikin hancur iklim demokrasi sehat.
Kobepa menegaskan, soal jual beli suara, sebelumnya belum pernah diumumkan oleh pihak keamanan dan dari pihak penyelenggara Pilkada. Padahal, ini masalah yang mesti dicegah lebih awal karena akan berdampak pada pemimpin yang nanti terpilih untuk periode 2015-2020.
“Pihak keamanan jangan hanya jaga keamanan di TPS-TPS pada saat orang mau coblos untuk menghindari keributan saja, jual beli suara itu juga seharusnya dikawal sejak awal saat undangan dibagikan. Karena jual beli suara itu akan berdampak pada pemimpin terpilih besok,” tutur Kobepa, Rabu pagi.
Ia menyangsikan pemimpin yang akan lahir besok, karena dikuatirkan hasil dari Pilkada serentak ini bukan murni dipilih rakyat, melainkan dipilih oleh uang.
“Pengaruh jual beli suara, pemimpin yang akan naik, dalam kepemimpinannya selama lima tahun mendatang akan pincang dalam melihat pembangunan sumber daya manusia, alam dan infrastruktur. Ia akan lebih mengejar kepentingannya dibanding kepentingan umum,” tandas Kobepa.
Selain itu, pemilih siluman juga diduga “bergerilya” di Pilkada Nabire.
Dugaan ini sebagaimana dikemukakan Heroik Pratama dari Koalisi Kawal Pilkada.
Anggota Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang juga masuk dalam koalisi itu mensinyalir, di Kabupaten Nabire, ada indikasi mobilisasi pemilih dari tiga wilayah tetangga (Dogiyai, Deiyai dan Paniai) saat pemungutan suara.
Heroik sebagaimana dilansir jpnn.com edisi 6 Desember 2015, menyebut dugaan itu tampak dari adanya pembuatan KTP besar-besaran di Nabire selama proses pendaftaran pemilih.
Ia berharap sejumlah potensi kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada harus dapat diminimalisir untuk menyelenggarakan pesta demokrasi yang berkualitas.
Editor: Mary
STEVANUS YOGI
