ArsipBenny Giay Minta Kapolda Papua Ijinkan Demo Damai

Benny Giay Minta Kapolda Papua Ijinkan Demo Damai

Minggu 2013-05-12 10:27:15

PAPUAN, Jayapura — Setelah mendapat kecaman dari Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Baptsi Papua (PGBP), Pendeta Socratez Sofyan Yoman, Kapolda Papua, Tito Karnavian kembali lagi dikecam Ketua Sinode Kingmi Papua, Pendeta Benny Giay.

“Kami dengar pihak Polda tidak memberi ijin kepada aktifis Papua yang berniat melakukan aksi damai besok, tanggal 13 Maret 2013, kalau benar demikian, ini suatu kemunduran Papua dalam kepemimpinan Kapolda Papua dewasa ini, seperti Papua dalam 1980an alias zaman orde baru,” kata pendeta Giay, kepada suarapapua.com, Minggu (12/5/2013).

Menurut Giay, demokrasi dan pengakuan Hak Asasi Manusia, juga termasuk kebebasan mengungkapkan aspirasi rakyat telah tertuang dalam aturan Indonesia, maupun aturan dunia internasional.

“Apa yang dilakukan Kapolda Papua tanggal 1 Mei lalu dengan melarang rakyat Papua melakukan aksi damai adalah indikasi demokrasi Indonesia di Papua adalah demokrasi ala Orde baru tahun 1960an s/d 1990an,” ujar Giay.

“Karena itu kami berharap Kapolda biarkan para aktifis Papua melakukan aksi damai tanggal 13 Mei,” imbuh Giay.

Sebelumnya, Kapolda Papua melalui Kabid Humas Polda Papua telah melarang aktivitas demo yang dilakukan aktivis Papua pada tanggal 13 Mei 2013 mendatang.

OKTOVIANUS POGAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Ribuan Data Pencaker Diserahkan, Pemprov PBD Pastikan Kuota OAP 80 Persen

0
“Jadi tidak semua Gubernur bisa menjawab semua itu, karena punya otonomi masing-masing. Kabupaten/Kota punya otonomi begitu juga dengan provinsi juga punya otonomi. Saya hanya bertanggung jawab untuk formasi yang ada di provinsi. Maka ini yang harus dibicarakan supaya apa yang disampaikan ini bisa menjadi perhatian kita untuk kita tindaklanjuti. Dan pastinya dalam Rakor Forkopimda kemarin kita juga sudah bicarakan dan sepakat tentang isu penerimaan ASN ini,” ujarnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.