Otsus Plus Bukan Solusi: Otsus Telah Gagal Total

Sabtu 2013-06-08 15:12:00

Sultan Hamengku Buwono X dengan jujur  dan sempurna menyimpulkan dan merumuskan  kegagalan Pemerintah Indonesia membangun Papua  selama 50 tahun sejak 1 Mei 1963-2013.

“Otonomi Khusus Papua terbukti gagal mensejahterakan rakyat Papua. Terjadi pelanggaran HAM dan kekerasan Negara di Papua. Negara hadir di Papua dalam bentuk kekuatan-kekuatan militer. Konflik yang terjadi di Papua saat ini, bukanlah konflik horizontal, melainkan konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat. Indonesia gagal meng-Indonesia-kan orang Papua”. (Hotel Borobudur,  Jakarta, 15 Mei 2013).

 

Sultan sebagai seorang bangsawan dan negarawan dengan jujur dan tulus menyatakan bahwa selama 50 tahun sejak 1 Mei 1963- 2013  pemerintah Indonesia telah gagal total membangun dan memajukan penduduk asli Papua. Karena Papua dimasukkan dengan paksa ke dalam Indonesia dengan kepalsuan sejarah  Perjanjian New York 15 Agustus 1962; PEPERA 1969 dengan konspirasi politik  internasional antara Indonesia dan Amerika Serikat demi kepentingan ekonomi, politik dan keamanan.

Papua dianeksasi dan dipaksa ke dalam  Indonesia dengan kekuatan-kekuatan moncong militer Indonesia yang kejam dan tidak manusiawi.  Hak politik dan masa depan rakyat Papua hampir mayoritas 95% yang mau merdeka dan berdiri sendiri sebagai bangsa berdaulat benar-benar dikhianati.

1.         Berkaca dari sejarah masa lalu

Duta Besar Pemerintah Amerika Serikat untuk Indonesia, pada bulan Juni 1969 kepada anggota Tim PBB Dr. Fernando Ortiz Sanz, secara rahasia mengakui bahwa 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua (Dok. Jack W.Lydman’s Report, Juli 18, 1969, in AA).

Sedangkan Ortiz Sanz, perwakilan PBB yang ikut mengawasi pelaksanaan Pepera 1969 melaporkan, penjelasan orang-orang Indonesia atas pemberontakan takyat Papua sangat tidak dipercaya. Berdasarkan laporan resminya, alasan pokok pemberontakan rakyat Papua yang disampaikan administrasi lokal sangat memalukan. Karena tanpa ragu-ragu, penduduk Irian Barat dengan pasti memegang teguh berkeinginan merdeka (Laporan Resmi: Hasil Pepera 1969 Dalam Sidang Umum PBB, alinea 164, 260).

Lebih tegas, Ortiz Sanz menambahkan, mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran Negara Papua Merdeka (Dokumen Resmi PBB: Annex I, A/7723, alinea, 243, hal. 47).

Mewakili Pemerintah Indonesia, Sudjarwo, mengakui, banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia.” (Sumber Resmi: UNGA Official Records MM ex 1, paragraph 126).

Sementara kesaksian pelaku dan saksi sejarah yang dikirim oleh Pemerintah Indonesia untuk memenangkan Pepera 1969, Piter Sirandan, pada awal Desember 2009 setelah membaca dua buku saya: Permusnahan Etnis Melanesia (2007) dan Suara Bagi Kaum Tak Bersuara (2009) mengaku jujur atas kebenaran sejarah sesungguhnya. “Pak Yoman, saya tiba di Jayapura, 1 Desember 1964. Kami orang Indonesia benar-benar menipu orang-orang Papua yang mau berkata benar pada waktu itu.  Kami benar-benar menipu orang Papua. Kami benar-benar menindas orang Papua. Kami benar-benar merugikan masa depan orang Papua. Kami benar-benar tidak menghargai hati nurani orang Papua untuk benar-benar mau merdeka. Kami mengetahui bahwa pada waktu pelaksanaan Pepera 1969 itu, orang-orang Papua benar-benar mau merdeka. Saya mengetahui bahwa 100% orang Papua mau merdeka. Impian dan harapan mereka, benar-benar kami hancurkan. Pada waktu itu, saya mendapat hadiah uang sebesar Rp 7.000.000 dari Pemerintah Indonesia karena saya dianggap berhasil menipu orang Papua dan memenangkan Pepera 1969. Karena itu, sekarang saya sangat mendukung perjuangan orang Papua untuk merdeka.”

2.         Bercermin dari realitas hari ini

Bertolak dari kutipan laporan resmi PBB  dan pengakuan pelaku sejarah di atas, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya ajukan di sini. Pertama, apakah sejak 1963-2013 dalam kurun waktu 50 tahun pendudukan pemerintahan Indonesia di Papua telah menurunkan jumlah keinginan rakyat Papua mau merdeka dari 95% atau jumlah mayoritas itu ke level 10 % atau sebaliknya justru  dari 95% telah meningkat  tajam 120% untuk keinginan merdeka dan berdiri sendiri? Kedua, apakah benar hanya segelintir orang asli Papua yang mendukung Papua merdeka dan mayoritasnya mendukung dan memperkuat pendudukan pemerintah Indonesia di Papua?

Kita menjawab pertanyaan ini dengan fakta, bukti dan realitas yang ada di tengah rakyat Papua.

Pertama, pada 26 Februari 1999  di Istana Negara Republik Indonesia di hadapan Presiden Prof. Dr. B.J. Habibie dan para kabinetnya,  Tim 100 sebagai duta-duta bangsa Papua dengan elegan, sopan, santun, dan bermartabat   membacakan pernyataan resmi  bahwa rakyat dan bangsa Papua mau keluar dari Negara Indonesia dan minta diakui tanggal 1 Desember 1961 sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Papua Barat.

Kedua, pada Konferensi Perdamaian Papua pada 5-7 Juli 2011 di Auditorium Uncen Jayapura yang diselenggarakan oleh Jaringan Damai Papua (JDP).  Para pembicara adalah Menkopolhukam, Gubernur, Kapolda, Pangdam XVII Cenderawasih, Uskup Jayapura Mgr Dr. Leo Laba Ladjar, OFM.,  Dr. Tonny Wanggai, Dr. Pdt. Benny Giay dan saya sendiri (Socratez Sofyan Yoman). Pada saat giliran perwakilan Kodam XVII untuk menyampaikan materi, pembicara diberikan kesempatan dan mengambil tempat di podium oleh moderator. Sebelum pembicara menyampaikan materi, ada permintaan seperti ini. “Saudara-saudara, kalau saya sebut kata “Papua”, saudara-saudara peserta menyahut dengan kata “Damai”. Pada saat pembicara dari Kodam ini menyebut kata “Papua”, para peserta serentak menjawab “Merdeka!”.  Ia melanjutkan kedua kali: “Papua” kemudian disahut dengan jawaban serentak: “Merdeka!”. Pada sebutan ketiga kalinya sang pembicara ia meneriakkan kata “Papua”, serentak pula dijawab dengan “Merdeka!”.

Ketiga, pada tanggal  17-19  Oktober 2011, rakyat Papua berkumpul di Lapangan Sepak Bola Zakeus Padang Bulan, Abepura dan menyatakan merdeka dan berdiri sendiri sebagai bangsa berdaulat di atas tanah leluhurnya.

Keempat, pada tanggal 10 Januari 2012, saya dengan Pendeta Marthen Luther Wanma mengadakan pertemuan dengan umat (rakyat) Papua  di Gereja GKI Effata Manokwari untuk memberikan penjelasan hasil pertemuan kami dengan Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudoyono di kediaman pribadi Puri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, pada 16 Desember 2011. Sebelum kami memberikan penjelasan, saya mengajukan satu pertanyaan sebagai seorang gembala umat kepada umat atau domba-domba yang hadir. Pertanyaan saya sebagai berikut. “Saudara-saudara, siapa-siapa yang mau merdeka di atas tanah leluhur orang Melanesia ini?” Seluruh rakyat yang hadir serentak berdiri dan angkat tangan dan meneriakkan kata: “Merdeka….! Merdeka…..! Merdeka….!”. Yang tidak berdiri hanya tiga orang pegawai negeri sipil (PNS). Salah satunya  adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari.

Keelima, pada tanggal 20 Januari 2012 pertemuan dengan rakyat di Sorong dengan tujuan yang sama. Pada pertemuan itu hadir utusan mewakili Danrem Sorong dan Kapolreta Sorong untuk mengikuti pertemuan. Dua utusan lembaga ini tentu secara tidak langsung mewakili pemerintah. Saat itu saya mengajukan pertanyaan yang sama. “Saudara-saudara, siapa-siapa yang mau merdeka di atas tanah leluhur orang Melanesia ini?“ Seluruh hadirin yang memenuhi ruangan itu berdiri dan angkat tangan dan berteriak, “Merdeka….! Merdeka……! Merdeka…..!” Yang tidak berdiri hanya utusan yang mewakili Danrem dan Kapolresta Sorong.

Ini bukan segelintir orang. Ini masalah  hak politik dan atas nama masa depan bangsa Papua. Kekuatan rakyat seperti ini tidak bisa kita bendung. Berapapun jumlahnya, kita harus memberikan ruang untuk rakyat Papua. Karena sudah lama mereka menderita. Saudara-saudara, ini fakta. Ini bukti. Ini realitas. Ini di depan mata kita. Ini dibicarakan  dalam era otonomi khusus yang gagal itu. Ini dibicarakan di tempat resmi. Ini disampaikan dengan jujur dan sopan kepada pejabat resmi. Tidak bicara dengan sembunyi-sembunyi. Tidak dibicarakan di hutan-hutan.  Ini bukti kejujuran. Ini bukti keterbukaan sebagai bangsa yang bermartabat. Pejabat Indonesia, pemerintah, dan aparat keamanan diharapkan untuk membuka hati nurani.

Sebenarnya, Otonomi Khusus 2001 adalah kesempatan emas dan peluang  terakhir bagi Indonesia  untuk  membangun kembali kepercayaan (trust) dan memulihkan hubungan harmonis dengan rakyat Papua. Tapi sayang, otsus telah gagal. Pemerintah Indonesia selalu memakai kaca mata lama yaitu  kecurigaan  dan ketakutan yang berlebihan kepada orang-orang asli Papua dengan memelihara stigma separastime selama ini. Hasilnya bayi Papua merdeka terus bertumbuh dan berkembang di hati rakyat Papua.  Selama kurun waktu sejak 1 Mei 1963-2013, hampir 50 tahun, Pemerintah Indonesia telah gagal meminimalisasi (menurunkan) atau setidaknya menghilangkan tuntutan rakyat Papua untuk merdeka yang mencapai 95% tahun 1969.

Kurun waktu 50 tahun adalah waktu yang cukup panjang. Tapi sayang, Pemerintah Indonesia gagal dan hanya berhasil menunjukan wajah dan watak kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang suram terhadap penduduk asli Papua. Pemerintah Indonesia telah gagal menjaga martabat dan kedaulatan manusia Papua sehingga tidak berhasil menurunkan tuntutan rakyat Papua dari mayoritas ke level minoritas atau segelintir orang. Pemerintah Indonesia hanya sukses mengintegrasikan ekonomi dengan kekuatan politik dan keamanan ke dalam Indonesia. Tapi manusia Papua disingkirkan dari tanah leluhur mereka dan dibantai seperti hewan dengan stigma anggota OPM dan pelaku makar.

Pada 16 Desember 2011 di Cikeas di hadapan Bapak Presiden Republik Indonesia, Dr. Hj. Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakil Presiden, Mengkopolhukam, Kapolri, Panglima TNI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekejaan Umum,  Pdt. Dr. Benny Giay, Ibu Pdt. Jemima J. Krey, Pdt. Marthen Luther Wanma, dan saya ( Socratez Sofyan Yoman) menyampaikan bahwa :” Rakyat Papua 120% mau merdeka lepas dari Indonesia. Jadi, 100% Penduduk Asli Papua dan 20% adalah orang-orang pendatang yang lahir dan besar di tanah Papua.  Karena tuntutan untuk Papua merdeka sudah mengkristal sehingga dialog damai, jujur dan setara antara rakyat Papua dan Indonesia tanpa syarat dan dimediasi pihak ketiga segera dilaksanakan.”

3.         Solusi yang diusulkan

UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua telah gagal. UP4B dan Otsus Plus bukan solusi dan tidak menyelesaikan masalah Papua. Karena itu, solusi terbaik yang berprospek damai dan manusiawi,  diusulkan  bahan pertimbangan pemerintah Indonesia.

Pertama, Pemerintah Indonesia dengan jiwa besar harus mengakui kekagagalan dan kesalahan terhadap penduduk asli Papua sejak 1 Mei 1963 sampai hari ini  dan harus mengakhiri pendudukan dan penjajahan di atas Tanah Papua.

Kedua, Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua harus membuat perjanjian-perjanjian kerja sama dalam bidang ekonomi, keamanan, politik dan bagaimana nasib orang-orang Melayu, Indonesia yang sudah lama berada di Papua dan termasuk para transmigran.

Ketiga, dialog damai, jujur dan setara antara pemerintah Indonesia dengan 5 orang wakil rakyat Papua yang dipilih dan ditetapkan resmi melalui Konferensi Perdamaian Papua 5-7 Juli 2011, yaitu: ( Rex Rumakiek, John Ondowame, Benny Wenda, Leoni Tanggahma, Otto Mote).  Konferensi ini dibuka resmi oleh Pemerintah Indonesia yang diwakili Menkopolhukam. Tidak ada alasan pemerintah Indonesia mengatakan Papua banyak faksi, belum bersatu dan tidak ada perwakilan. Rakyat Papua dengan cerdas telah memilih dan menetapkan 5 orang wakil mereka untuk berdialog  dengan Pemerintah Indonesia.

 Penulis: Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua.