Rabu 2013-08-14 11:50:00
PAPUAN, Jayapura— Besok, Kamis (15/8/2013) Komite Nasional Papua Barat (KNPB) akan tetap melakukan aksi demonstrasi damai mendukung pembukaan kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Negara Belanda, Eropa.
Wim Rocky Medlama, Juru bicara nasional KNPB mengatakan, KNPB sebagai media rakyat Papua Barat akan memediasi rakyat Papua barat untuk melakukan aksi demo damai dalam bentuk parade budaya Papua.
"Aksi parade budaya akan dilakukan secara serentak dari Sorong sampai Samarai. Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, termasuk partisipasinya," ujar Medlama, kepada suarapapua.com, siang tadi.
Beberapa agenda penting yang akan disuarakan dalam aksi nanti, kata Medlama, antara lain, pertama mendukung penuh pembukaan kantor perwakilan OPM di Belanda. Kedua, melakukan pra aksi parade budaya Melanesia pacific untuk menjemput kedatangan para menteri luar negeri Negara-negara yang tergabung dalam MSG.
Ketiga, dalam aksinya KNPB juga akan meminta pihak-pihak yang terlibat dalam New York Agreement yang dilakukan pada tahun 1962 oleh Amerika, Belanda dan PBB untuk bertanggung jawab.
Medlama jamin tidak akan ada aksi anarkis saat aksi nanti. “Kami akan melakukan aksi damai. Kami orang Papua itu orang yang bermartabat dan tahun demokrasi jadi tidak akan ada aksi-aksi anarkis,†katanya.
Izin penyelenggaraan aksi, Medalama mengatakan sudah memasukan surat pemberitahuan ke kepolisian kota Jayapura. "Tetapi aparat sudah terbitkan surat tetapi isinya menolak menerbitkan surat pemberitahuan rencana aksi yang akan dilakukan orang Papua. Polisi sudah tolak dan tidak terima, namun kami akan tetap turun," ujarnya lagi.
“Meskipun demikian kami tidak akan kompromi. Kami akan tetap gelar parade budaya Papua dalam situasi dan kondisi apapun KNPB akan tetap gelar aksi demonstrasi dengan damai dan cara yang bermartabat. Karena penyampaian pendapat dimuka umum sesuai dengan UU yang berlaku di Negara ini,†tegasnya.
Kalau polisi tidak mengizinkan, menurut Wim, berarti ruang demokrasi di tanah Papua sengaja dibungkam. "Dan aparat sendiri dalam hal ini Kapolda Papua sendiri yang melanggar aturan dan UU yang berlaku di negara ini,†tegas Wim lagi.
ARNOLD BELAU
