Selasa 2012-06-05 13:30:00
Demikian penegasan Dorus Wakum, Kordinator KAMPAK Papua, ketika menghubungi suarapapua.com, Selasa (5/6) siang dari Jakarta.
Menurut Dorus, kekerasan demi kekerasan yang dilakukan aparat keamanan di tanah Papua semakin membuka jalan untuk kemerdekaan Papua melalui proses referendum.
“Sebelum digelar referendum, dulu di Timor Leste terjadi banyak kekerasan dan pelanggaran HAM, sekarang sedang berlangsung di tanah Papua, ini menunjukkan bahwa jalan ke proses referendum semakin terbuka,†kata Dorus.
Dikatakan, semakin meningkatnya kekerasan di tanah Papua telah menunjukkan bahwa orang asli Papua sudah tidak ada nilainya di mata pemerintah Indonesia.
Terbukti, lanjut Dorus, segala tindakan atau gerakan pro rakyat Papua Barat harus diberantas oleh aparat keamanan dengan kekuatan bersenjata.
“Saya pribadi menilai bahwa masih lebih layak Presiden Gus Dur yang mengedepankan unsur dialog dengan hati nurani, dari pada Presiden SBY yang memerintahkan dialog dengan tangan besi alias kekerasan,†kata Dorus.
Lanjut Dorus, ada indikasi kepolisian hanya mau menghindari tanggungjawab pengusutan penembakan yang selama ini tidak mampu mereka selesaikan atau temukan pelaku penembakan tersebut.
“KNPB akan di jadikan kambinghitam, dan dituduh sebagai pelaku kekerasan oleh aparat TNI/Polri, tujuan aparat ingin menghambat perjuangan kemerdekaan Papua Barat,’ jelas Dorus.
Dorus juga menghimbau agar pemerintah daerah, gereja, dan semua unsur adat bicara termasuk DPRP dan MRP, agar segala bentuk kekerasan di tanah Papua dihentikan.
Kemarin, Senin (4/6), massa rakyat Papua Barat yang dikordinir oleh KNPB melakukan aksi demo damai meminta aparat mengungkap berbagai kasus penembakan di tanah Papua.
Namun, aparat kepolisian menghalaunya dan membubarkan paksa, dikabarkan satu orang tewas, atas nama Yesa Mirin, Mahasiswa Jusuran Sejarah Universitas Cenderawasih, dan dua orang dikabarkan luka-luka parah.
OKTOVIANUS POGAU
