ArsipPMKRI Minta Walikota Jayapura Periksa IMB Mesjid di Kota Jayapura

PMKRI Minta Walikota Jayapura Periksa IMB Mesjid di Kota Jayapura

Rabu 2015-10-21 05:10:06

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kota Jayapura, Simon P. Bame, meminta Walikota Jayapura, Benhur Tommy Mano, memeriksa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi seluruh Mesjid yang ada di kota Jayapura, Papua.

“Di Aceh Singkil kita sudah lihat sama-sama kemarin ada 10 gereja sudah dibongkar karena dianggap tak memiliki IMB, di Jayapura Walikota juga harus menerapkan aturan yang sama, karena ini Negara hukum,” ujar Bame, kepada suarapapua.com, Selasa (20/10/2015).

 

Menurut Bame, Negara dan pemerintah daerah Aceh Singkil turun terlibat dalam peristiwa dibakarnya Gereja, yang dilanjutkan dengan ditutupnya 10 Gereja karena dianggap tak memiliki IMB.

 

“Alasannya hanya karena tidak memiliki IMB, padahal UU Negara Indonesia juga sudah menjamin kebebasan beribadah, ini aturan tumpang tindih, Negara dan pemerintah daerah turut bertanggung jawab,” tegasnya.

 

Bame juga berharap Walikota Jayapura, Benhur Tommy Mano, selektif dalam pemberiaan ijin bagi Mesjid, seperti yang dilakukan di berbagai kota di Indonesia.

 

“Selektif yang saya maksudkan adalah harus mengkaji alasan atau persyaratan dalam pendirian Mesjid, karena hukum harus ditegakan tanpa pandang bulu,” tegas Bame.

 

Sebelumnya, seperti dilansir kompas.com, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Aceh Singkil, dibantu TNI dan Polri, Senin (19/10/2015), membongkar 10 gereja tak berizin di kabupaten itu.

 

Hingga siang kemarin, sudah dua gereja yang dibongkar di Kecamatan Suro. Berikutnya, Satpol PP akan bergerak ke menuju Kecamatan Simpang Kanan untuk membongkar lagi tiga gereja yang tak berizin.

Adapun lima gereja lainnya berada di Kecamatan Danau Paris, Aceh Singkil. Untuk 13 gereja lainnya, pemerntah daerah meminta segera mengurus surat izin agar tak dibongkar lagi.

 

OKTOVIANUS POGAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Koalisi: Selidiki Penyiksaan Terhadap OAP dan Seret Pelakunya ke Pengadilan

0
“Kami juga mendesak pemerintah untuk menghentikan pendekatan keamanan di Tanah Papua yang selama ini justru menimbulkan korban, dan mendorong Panglima TNI untuk segera melakukan evaluasi internal dan pengawasan yang lebih baik serta memastikan terwujudnya akuntabilitas atas kinerja TNI dan penggunaan kekuatan pasukan TNI di Tanah Papua,” tegas Koalisi Kemanusiaan untuk Papua dalam siaran pers yang dikirim dari Jakarta, Sabtu (23/3/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.