Selasa 2014-02-18 16:00:00
PAPUAN, Jayapura— Pernyataan Bupati Intan Jaya yang mengajak masyarakat untuk tidak menolak perusahaan yang akan masuk di Kabupaten Intan Jaya, mendapat tanggapan dari Komunitas Mahasiswa Independen Somatua Intan Jaya (KOMISI) di Jayapura, kemarin.
Untuk Mengantisipasi Perusahaan aktif yang akan masuk dimana akan membawa ancaman serius bagi berlangsugnya hidup dan kehidupan suku Migani yang mendiami Kabupaten Intan Jaya maka KOMISI menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bupati Natalis Tabuni yang meminta agar masyarakat mengizinkan perusahaan masuk.
Sekertaris Umum KOMISI, Karel Kobogau menuturkan, Kami Melihat keberadaan perusahaan raksasa yang berada di papua seperti PT.Freport di Tembagapura, MIFEE di Merauke dan BP di Bintuni dinilai tidak berdampak positif bagi masyarakat Papua. Malah datang mambuat masyarakat papua menderita diatas tanahnya sendiri.
“Kami tidak mau di daerah kami (Intan Jaya) mengalami nasib yang seperti di Merauke, Timika-Tembagapura, dan Bintuni yang masyarakat pemilik hak ulayat meenderita diatas tanahnya. Kami dengan tegas nyatakan tolak apapun perusahaan yang akan masuk di Intan Jaya,†tegas Kobogau kepada suarapapua.com di Jayapura, Kemarin (17/2/2014).
Dikatakannya, kami ingin hidup 1000 tahun diatas tanah kami yang kaya. Maka kami tolak. “Kami Mahasiswa intan Jaya menolak tegas pernyataan bupati intan Jaya karena kami ingin hidup 100 tahun,†ungkapnya.
Lanjut dia, untuk memastikan perusahaan yang beroperasi di Intan Jaya tersebut pihaknya telah bertatap muka dengan kepala dinas provinsi Papua. Dan hasilanya kepala dinas pertambangan provinsi Papua mengatakan, ada enam perusahaan yang akan beroperasi. Untuk sementara ini hanya dua perusahaan yang aktif dan empat perusahaan lainnya belum beroperasi tapi sedang melakukan survei. Tutur Karel Kobogau, mahasiswa Antropologi Uncen semester delapan ini.
Kobogau mengatakan enam perusahaan masuk di Intan Jaya ini ancaman serius bagi kehidupan suku Migani di tanah Moni. Sehingga kami mahasiswa siap melindungi masyarakat dan menolak semua jenis perusahaan yang akan beroperasi di Tanah adat Kami, Tutupnya.
ARNOLD BELAU
