Tolak Transmigrasi di Papua, FIM Kumpulkan Ratusan Tanda Tangan

Selasa 2014-11-18 20:36:45

JAYAPURA, SUARAPAPUA.Com — Rencana Pemerintah Pusat menghidupkan kembali program transmigrasi di tanah Papua, mendapatkan penolakan keras dari Forum Independen Mahasiswa (FIM), dengan cara mengumpulkan ribuan tanda tangan yang dijadikan sebuah petisi.

Koordinator FIM, Teko Kogoya menegaskan, seluruh mahasiswa Papua bersama rakyat akan melakukan aksi demonstrasi lanjutan untuk menolak program transmigrasi yang akan diberlakukan di Papua.

 

"Kami akan turun aksi minggu depan, aksi mengumpulkan tanda tangan yang dijadikan sebuah petisi sudah kami lakukan," kata Teko didampingi Melianus Duwitau dan Karon Mambrasar, saat memberikan keterangan pers, Selasa (18/11/2014) siang di Kantor KontraS, Padang Bulan, Jayapura, Papua.

 

Menurut Teko, banyak penderitaan yang dialami rakyat Papua dengan kebijakan transmigrasi yang dilakukan presiden-presiden terdahulu sebelum Jokowi.

 

"Kami tidak mau Jokowi baru naik, tapi kembali lakukan transmigrasi ke tanah Papua, kami tegas menolak rencana itu," katanya.

 

Teko merincinkan, saat Belanda menguasai Papua, di tahun 1902-1910, banyak warga Sulawesi, Timor, dan Jawa yang didatangkan ke Papua. Dengan rincian, dikirim 12 KK/ 30% di Manokwari, 27 KK di Kumbe, Kabupaten Merauke, 27 KK di Dosai Jayapura, kemudian 9 KK lagi muncul setelah Indonesia merdeka 

 

Hingga era Otsus, kata Teko, pemandangan transmigrasi dengan kedatangan satu kapal putih yang bisa mengangkut 1000-2000 orang non-Papua, sedangkan jumlah penduduk Papua yang melakukan aktivitas pulang pergi menggunakan kapal sangat sedikit. 

 

"Dari berbagai data yang kami himpun, tahun 2010 saja jumlah orang asli Papua sangat sedikit, belum lagi non-Papua yang datang menggunakan pesawat, ini situasi yang sangat memprihatinkan," katanya.

 

Sementara itu, Karon Mambrasar menambahkan, FIM sebelumnya gelar aksi galang tanda tangan dengan menempelkan baliho berwarna puti polos di depan Sekertariat BEM Uncen Perumnas III Waena.

 

"Banyak mahasiswa yang tanda tangan, mereka semua setuju tolak. Kami juga terus mendapatkan dukungan dari para mahasiswa," kata Karon.

Sejauh ini, kata Karon, telah terkumpul 325 tanda tangan dari Mahasiswa Orang Asli Papua, sedangkan daftar buku yang disebarkan ke asrama-asrama mahasiswa, telah terkumpul sebanyak 3.457, 000 tanda tangan.

 

Melianus Duwitau, salah satu aktivis FIM saat membacakan pertanyaan sikap menegaskan, pertama, Gubernur Papua dan DPRP Papua diminta mengambil sikap tegas secara resmi untuk menolak program transmingrasi dan pemekaran

Kedua, mendesak pemerinta Provinsi dan Dan DPRP Papua Barat segerah membuat Perdasus tentang penduduk Orang Asli Papua OAP, dan membatasi dominasi non-Papua.

Ketiga, mendesak Pemerintah Provinsi dan DPRP Papua dan Papua Barat untuk segera mengatur dan membatasi arus migran gelap yang masuk melalui kapal dan pesawat setiap saat di tanah Papua.

Editor: Oktovianus Pogau

 

ARDI BAYAGE