Rabu 2014-03-12 09:56:30
PAPUAN, Jayapura—Kapolresta Jayapura, AKBP Alfred Papare mengatakan Polisi tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuaan (STTP) karena aksi GempaR karena bertujuan untuk memboikot atau menghalangi pemilu.
“Kami tidak mengeluarkan STTP karena tujuan mereka melakukan demonstrasi damai ke kantor gubernur itu untuk menolak otsus plus tapi kami dapat mereka sebarkan SMS untuk sosialisasi Golput pada Pemilu legislative dan Pilpres," kata Papare.
"Nah, untuk saat ini belum waktunya mahasiswa demo untuk sosialisasikan Golput kepada masyarakat. Harusnya pemilu ini menjadi pesta rakyat dan mahasiswa harus belajar demokrasi dengan turt ambil bagian dalam pesta rakyat ini,†ungkapnya lagi.
Menanggapi pernyataan Kapolresta Jayapura, Koordinator Gempar, Yason mengaku kecewa dengan tindakan aparat yang selalu melakukan pembungkaman terhadap ruang demokrasi di tanah Papua.
“Ruang demokrasi di Papua itu dimana. Kalau semua aksi-aksi yang dilakukan oleh orang Papua dinilai miring dan selalu ditutup ruang demokrasinya. Inikah yang namanya menghormati UU," tegas mahasiswa FISIP Uncen ini.
Menurut Yason, "UU Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum tidak pernah diterapkan di tanah Papua. Lantas yang buat UU itu siapa dan yang melanggar itu siapa kalau pelaksanaannya seperti ini," tanya Yason.
Sementara itu, menurut Pembantu Rektor III Uncen, Freddy Sokoy apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu wajar dan logis. Maka itu ada yang bersedia untuk memediasi mahasiswa untuk sampaikan aspirasi mahasiswa yang selama ini selalu dihadang dan dihadang.
"Padahal aspirasi mahasiswa ini baik. Apa yang mau disampaikan mahasiswa itu baik untuk banyak orang. Terutama masyarakat di Papua. Maka itu diharapkan agar adik-adik mahasiswa ini menyampaikan aspirasi dengan baik dan terhormat. Jangan anarkis,†harap Sokoy.
ARNOLD BELAU
