ArsipGEMPAR : Pemerintah Provinsi Papua Bikin Kacau Rakyat Papua

GEMPAR : Pemerintah Provinsi Papua Bikin Kacau Rakyat Papua

Selasa 2014-03-11 13:14:45

PAPUAN, Jayapura —  Pemerintah Provinsi Papua bikin kacau Rakyat Papua dengan merancang undang-undang baru yang dinamakan Otsus Plus bagi rakyat Papua".
Hal ini diungkapkan, Frist Grehio, salah satu anggota Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (GempaR) saat melakukan aksi orasi politiknya di depan Gapura universitas cendrawasih (Uncen) Waena, Jayapura, pada Selasa (11/3/2014) pagi tadi.

Meurutnya, dengan lahirnya UU No.21 Tahun 2001 sudah hancurkan Papua selama 12 tahun terakhir. Dan Otsu Plus ini pu sama. Ia datang hancurkan Papua. "Kalau mau bicara otonomi Plus, bicara dulu status orang Papua yang berantakan selama ini. Sudah ada UU No.21 tentang Otonomi khusus. Lalu tambah lagi satu masalah baru yang namanya otonomi Plus Papua.

Barang apa lagi yang mereka buat itu. Orang Papua ada menderita tambah lagi masalah baru. Untuknya itu pemerintah ari ini harus selesaikan dan tentukan status Papua saat ini," tegasnya di depan ratusan mahasiswa saat orasi.

Kami mahasiswa akan selalu melakukan kritisi kepada semua kebijakan pemerintah yang selama ini terjadi di tanah Papua. Kita mahasiswa akan selalu melawan semua tindakan kolonialisme yang ada di tanah ini.

"Kalau bukan kami Mahasiswa yang mengkritisi pemerintah, siapa yang akan bicara masalah yang tidak benar di tanah Papua ini. Kami tidak bicara Papua merdeka di sini kami bicara pelanggaran penyusunan Otsus Plus".

Dengan pembungkaman ruang demokrasi di tanah Papua maka indonesia akan semakin ditekan di dunia internasional dengan cara-cara yang seperti begini, Kami tuntut referendum Otsus Plus.

Pemerintah selalu katakan Papua tanah damai, mana yang damai, semua pemerintah saja kacau apalagi rakyatnya? Tanya Frits.

Tuntutan Gempar adalah pertama, Pemeritah Papua dan Papua Barat harus menghentikan pembahasan Otsus Plus.
Kedua, Referedum ulang Otsus Papua. Dan ketiga, Pemerintah Papua dan Papua Barat beserta DPRP dan MRP memfasilitasi dengar pendapat seluruh komponen masyarakat Papua.

Dalam kesempatan itu Kapolresta Jayapura Alfred Papare mengaku kecewa karena mahasioswa tidak koordinasi dengan pihak kepolisian. “saya ecewa karena adik-adik tidak ada koordinasi dengan saya. Saya sudah tunggu samapai hari Sabtu di kantor  namun tidak ada yang dating,” Katanya.

Pantauan suarapapua.com, sekitar tiga ratusan anggota polisi disiagakan di tempat aksi. Di tempat aksi ada tiga belas mobil milik aparat yang terdiri dari delapan mobil Kandang Ayam,  satu Baracuda, dan empat mobil Patroli Polisi.

 

MIKHA GOBAY

Terkini

Populer Minggu Ini:

Aksi ASN Pemprov Papua, Gobai: Penempatan Jabatan Perlu Perdasi

0
“Di sana telah diatur tentang persentase dalam menduduki jabatan yaitu 80% orang asli Papua dan 20% non Papua. Untuk itu, dalam hal yang penting dan mendesak ini, saya meminta kepada penjabat gubernur Papua untuk segera dapat menandatangani dan memberikan penomoran untuk Raperdasi tersebut. Hal ini penting agar tetap menjadi Perdasi Papua tentang perubahan Perdasi Papua nomor 4 tahun 2018,” pintanya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.