ArsipLP3BH Sesalkan Pernyataan Bodoh Lukas Enembe

LP3BH Sesalkan Pernyataan Bodoh Lukas Enembe

Selasa 2014-03-25 10:59:00

PAPUAN, Manokwari — Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan CH Warinussy sesalkan pernyataan bodoh Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe yang menyatakan Undang-Undang Otonomi Khusus Plus akan menjawab berbagai persoalan di tanah Papua.

“Itu pernyataan bodoh, apalagi Enembe menyebutkan pembahasan sudah sampai di Kementerian di Jakarta. Saya mau tanya, Kementerian yang mana, ini harus di jelaskan ke publik,” tegas Warinussy, dalam siaran pers yang dikirim ke redaksi suarapapua.com, Selasa (25/3/2014).

Menurut Warinussy, Enembe sama sekali tidak paham, dan bersikap tidak mau paham bahwa proses penyusunan draft UU Otsus Plus yang dibuatnya sangat bertentangan dengan hukum, yakni, pasal 77  dan 78 UU No. 21/2001.

Dikatakan, persoalan di tanah Papua adalah persoalan hak asasi manusia, dan soal perbedaan pemahaman tentang sejarah politik dalam konteks integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republiuk Indonesia (NKRI).

“Dalam pertemuan rakyat Papua dengan Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat pada bulan Juli 2013 di Jayapura, dimana sudah ditegaskan bahwa Otsus Gagal, sehingga perlu mendorong Dialog Damai yang difasilitasi pihak ketiga yang netral untuk mempertemukan Rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia.”

“Maka adalah tidak bijak dan sangat bodoh, serta cenderung skeptis, jika seorang Pemimpin daerah seperti Lukas Enembe mau mengatakan bahwa Papua akan damai dan aman jika masalah-masalah seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur jalan darat dan sumber daya manusia dilaksanakan tanpa melihat dan menyentuh akar masalah tersebut diatas,” tegasnya.

Menurut Warinussy, pemahaman yang baik akan masalah Papua dewasa ini adalah mendorong diselesaikannnya akar persoalan rakyat Papua tersebut melalui media Dialog Damai yang mempertemukan rakyat Papua dengan pemerintah Indonesia dengan difasilitasi pihak ketiga yang netral.

“Ini adalah salah satu tanggung jawab penting dari Gubernur Papua Lukas Enembe dan juga Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi.”

“Kehendak pribadi dan kelompok Enembe untuk terus memaksakan dibahasnya draft UU Otsu Plus yang inkonstitusional itu akan senantiasa menuai perlawanan dari seluruh elemen rakyat Papua dari Sorong sampai Samaray, dari Pulau Biak hingga ke Pulau Adi,” ujar salah satu Streeing Commite Foker LSM Papua ini.

Dikatakan, pernyataan bodoh Enembe memang tidak bisa dilepaskan dari sikap Ketua Umum Partainya di pusat yang sama sekali tidak memiliki visi dan paradigma yang jelas dalam menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang penting.

“Sehingga adalah sulit untuk menaruh kepercayaan penuh rakyat di atas pundak mereka,” tutup Warinussy.

OKTOVIANUS POGAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Hilangnya Hak Politik OAP Pada Pileg 2024 Disoroti Sejumlah Tokoh Papua

0
“Saya mengajak semua tokoh Papua kompak menciptakan bargaining politic agar memperoleh kompromi politik dengan Jakarta. Untung masih ada sistem noken, sehingga orang asli Papua masih ada muka. Kalau tidak, semua hak-hak politik direbut oleh non OAP,” ujar John NR Gobai, ketua Poksus DPR provinsi Papua.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.