PP PMKRI dan MPM Uncen Tolak Pemekaran 33 DOB

Kamis 2014-03-06 16:43:15

PAPUAN, Jayapura — Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Cenderawasih dan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP-PMKRI) Sanctus Thomas Aquinas menolak 33 Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sedang dilakukan proses pemekarannya untuk wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Menurut Ketua umum MPM Uncen, Leo Himan, pemekaran kerap kali menjadi komoditas politik bagi para elit politik lokal untuk mengeruk keuntungan pribadi dan kelompok tertentu. “Karena itu kami dengan tegas menolak pemekaran Provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh tanah Papua dan Papua Barat,” ujar Himan, kepada wartawan ketika memberikan keterangan, Kamis (6/3/14).

Dikatakan, pemekaran yang dilakukan di Papua hanya untuk kepentingan segelintir orang, bukan untuk mensejahterakan rakyat Papua. “Dengan adanya pemekaran itu malah membuat rakyat Papua menderita. Pemekaran bukan solusi bagi rakyat Papua, tapi hanya jadi malapetaka dan mendatangkan kesengsaraan bagi rakyat Papua,” tegas mantan ketua BEM F-MIPA Uncen ini.

Himan mengatakan, kenyataannya, pemekaran justru melahirkan Orang Kaya Baru (OKB) yang semakin banyak, serta pejabat politik yang menjamur seperti para turis. “Mereka membangun kandang-kandang besar dan mewah untuk berhuninya berbagai jenis binatang, seperti binatang Panter, kuda, kijang, terior, inova, avansa, pajero sport dan fortuner.”

Sementara itu, menurut kepala Pengurus Pusat (PP PMKRI) Sanctus Thomas Aquinas, Thomas CH. Syufi, semua elit politik local menyuarakan pemekaran demi kepentingan dirinya sendiri, di sisi lain konservasi di Papua sangat memprihatinkan kebenarannya.

“Pemekaran yang terjadi sana sini itu sangat memprihatinkan dan menyebabkan banyak kehilangan kekayaan alam tanpa diketahui oleh manusia, efek dari pemakaran juga akan ada pembukaan lahan secara otomatis akan terjadi degradasih habitat berbagai marga satwa dan hasil hutan.”

“Konservasi bukan isu lokal tetapi ini isu internasional, hutan Papua merupakan paru-paru dunia yang masih utuh setelah Brazil, sehingga para elit politik lokal dan elit politik di Jakarta jangan selalu mementingkan kepentingan politik demi memperkaya diri tetapi melihat dari sisi konservasi,” tegas mantan aktivis BEM Uncen ini.

Thomas juga menghimbau para elit politik tidak mengatasnamakan rakyat Papua untuk mencari makan minum, dan kursi. “Ideologi orang Papua bukan makan minum, tetapi ideologi orang Papua adalah persoalan sejarah dan identitas politik,” tambah Thomas.

Amsal Sama, mantan Ketua BEM Uncen menambahkan, sikap yang diambil mahasiswa adalah menolak pernyataan wakil ketua II DPR Provinsi Papua Barat terkati pemekaran lima kabupaten (Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Empat, dan Kabupaten Tambrauw).

“Pertanyaan tersebut tak aspiratif dan individual. Sangat tidak objektif untuk paksakan pemekaran provinsi yang tak ada korelasinya sama sekali dengan rakyat Papua. Jadi kami menilai pemekaran daerah adalah upaya penghancuran masa depan rakyat Papua dalam membangun persatuan dan kesatuan mereka dalam memperjuangkan nasib mereka yang lebih ceriah di atas negri mereka sendiri.”

Ditambahkan, kebijakan pemekaran hanya sebagai iktiar membangun “Jalan Tol “ untuk pejabat-pejabat daerah di Tanah Papua untuk korupsi dan membuat rakyat terus sengsara.

 

AGUS PABIKA