Selasa 2014-03-11 11:44:00
PAPUAN, Jayapura — Polisi berhasil menggagalkan aksi Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua (GempaR Papua) yang melakukan aksi demontrasi damai Menolak RUU Otsus Plus Papua yang dilakukan di depan Gapura Uncen, dengan mengahadang mahasiswa saat hendak jalan menuju ke Kantor Gubernur pada Selasa (11/3/14), Waena, Jayapura, Papua.
Yason Ngelia Koordinator Gempar mengatakan penghadangan yang dilakukan oleh aparat keamanan di tempat aksi demontrasi dengan alasan yang tidak logis.
“Kami rasa pihak kepolisian melindungi pemerintah Papua dalam pembuatan RUU dan membungkam ruang demokrasi seperti sekarang ini. Kami mau longmarch saja dilarang dengan alasan menganggu jalannya Pemilu dan ketertiban umum. Selain itu Polisi juga mengklaim, aksi kami tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) yang notabenenya Polisi sendiri yang tidak terbitkan dengan berbagai alasan,†ungkap Yason.
Meurut Yason, Tiga prodak masing-masing Otsus dan UP4B telah gagal. Sekarang RUU Otsus Plus. Seharusnya Pemerintahan Lukas Enembe jelih dalam melihat situasi dan tidak memaksakan ambisinya. Karena UU no 21 Tahun 2001 dengan 77 pasal saja tidak mampu membawa penyelesaian masalah Papua karena itu adalah kemustahilan dalam implementasi Otsus plus nantinya.
Sehingga dengan tegas Gempar mengambil sikap bahwa; pertama, meminta pemerintah Jakarta, pemerintah Papua dan Papua Barat menghentikan Pembahasan Otsus Plus. Kedua, pemerintah Papua dan Papua Barat beserta DPRP dan MRP memfasilitasi dengar pendapat seluruh komponen Masyarakat Papua. Ketiga, Referendum Otsus plus. Ke empat, Gubernur Papua dan Papua Barat segera menghentikan proses pembentukan daerah otonomi baru di seluruh tanah Papua.
“Jika Aspirasi ini tidak dindahkan kami GempaR akan melaksanakan mobilisasi besar-besaran dalam memboikot Pemilu DPR & Presiden tahun 2014 di Tanah Papua,†ungkap Yason tegas.
Sementara itu Kapolresta Jayapura, Alfred Papare, saat diwawancarai suarapapua.com mengatakan aksi demontrasi yang dilakukan GempaR tidak mendapat ijin (STTP) dari pihak kepolisian. “Kami hadang aksi adik-adik mahasiswa karena aksi mereka ini tidak kantongi STTP,†Katanya.
Untuk mengamankan aksi hari ini kami turunkan 350 personil masing-masing dari Polresta sendiri, kemudian dari Brimob juga kita minta bantuan dengan Polda kemudian juga di backup oleh rekan-rekan TNI tapi mereka di satuan atau standby di tempat.
Untuk mengantisipasi perubahan situasi yang akan terjadi nanti, kami dari pihak kepolisian tidak mengeluarkan STTP sehingga kita berusaha supaya aksi ini tidak berujung kepada bentrok atau konflik antara aparat keamanan dengan Mahasiswa.
“Seruan mereka inikan memboikot pemilu selalu selebaran dan sms yang beredar,†ungkapnya kepada wartawan.
AGUS PABIKA
