ArsipIni Pernyataan AMP Terkait Penembakan 5 Warga Sipil di Paniai

Ini Pernyataan AMP Terkait Penembakan 5 Warga Sipil di Paniai

Selasa 2014-12-09 17:46:15

JAKARTA, SUARAPAPUA.com — Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) mengatakan, penembakan terhadap lima warga sipil di Kabupaten Paniai, Papua, yang terjadi, Senin (9/12/2014) kemarin, merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, dan harus diusut hingga tuntas.

"Dari berbagai pemberitaan yang kami ikuti, sangat jelas yang menyebabkan penembakan terhadap warga sipil adalah aparat TNI/Polri," tegas Jefry Wenda, dalam siaran pers, yang dikirim kepada suarapapua.com, sore tadi.

 

Menurut Jefry, kejadian tersebut bagian dari perencanaan pemusnahan orang asli Papua oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang merupakan kebijakan sistematis dan terselubung.

 

"Tidak jauh beda dengan kasus sebelumnya, seperti Nabire berdara 14 Juli 2013 yang mengakibatkan 17 orang meninggal dunia, dan 39 orang luka parah."

 

"Kami melihat ada beberapa usaha yang dilakukan oleh Kapolda Papua dan Pangdam/XVII Cendrawasi. Buktinya Kabid Humas Polda melalui pemberitaan terus berusaha melakukan pembohongan publik," tegas Jefry. 

 

AMP dalam siaran persnya menuntut,  pertama, Pertama, mencopot Pelaku penembakan dari jabatannya dan berikan hukuman sesuai dengan perbuanya.  

 

Kedua: dengan tegas juga kami mengutuk Kapolda Papua Yodje mende, Pangdam Cendrawasi. Kombes Pol Sulisty Pudjo yang berusaha menutupi kebenaran yang sedang telah terjadi, melalui media masa.

 

Ketiga: menarik TNI/POLRI organik dan non Organik dari seluruh tanah Papua yang menjadi aktor kejahatan kemanusiaan diatas tanah Papua sampai saat ini.

 

"Kami menuntut kepada  NKRI agar bertangungjawab atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada 8 Desember 2014 kemarin," tutup Jefry.

 

Editor: Oktovianus Pogau

 

MIKAEL KUDIAI

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Lakukan Sidak ke Sejumlah SPBU...

0
"Selain menggandeng Pemprov, Pemda, dan aparat untuk melakukan pengawasan, kami juga turut mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan BBM tepat sasaran. Jika masyarakat menemukan adanya penyalahgunaan dalam distribusi BBM terutama BBM subsidi, agar dapat dilaporkan ke pihak berwenang,” ujar Sunardi.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.