Arsip519 Pelamar PLK Desak BPMPK Nabire Umumkan Hasil Tes

519 Pelamar PLK Desak BPMPK Nabire Umumkan Hasil Tes

Selasa 2016-04-19 11:44:47

NABIRE, SUARAPAPUA.com — Sebanyak 519 orang Pelamar Pendamping Lokal Kampung (PLK) Kabupaten Nabire, Papua, mempertanyakan hasil tesnya dan mendesak pemerintah kabupaten Nabire, Papua agar segera umumkan hasilnya.

Natalis Butu, salah satu pelamar Pendamping Lokal Kampung (PLK) mengatakan, tes pendamping tersebut sudah dilakukan di tahun 2015 lalu, namun belum ada kejelasan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) kabupaten Nabire.

 

“Kami atas nama 519 pelamar PLK minta kepada BPMPK Nabire untuk kasih kepastian kepada kami kapan akan diumumkan hasil tes itu,” kata Butu kepada suarapapua.com, Senin (18/4/2016) di Oyehe, Nabire, Papua.  

 

Menurut Natalis, hampir setiap hari para pelamar mencari informasi di BPMPK, tetapi tidak ada coretan apapun di papan pengumuman. Padahal tes diadakan tahun 2015, hingga kini masuk bulan ke empat tahun 2016 belum juga diumumkan.  

 

“Kami hampir setiap hari buang ongkos taksi dan ojek mencapai lima puluh ribu perhari hanya untuk cek informasi tentang pengumuman hasil tes itu, jadi kami minta BPMPK Nabire segera umumkan hasil tes PLK,” jelasnya.

 

Sementara itu, Kepala BPMPK Kabupaten Nabire, Menase Yoteni, mengatakan, pihaknya masih koordinasi dengan BPMK Provinsi Papua. Yang jelas akan diumumkan, hanya masih tunggu hasil dari provinsi.

 

“Kami tidak akan sembunyikan hasil tes. Yang jelas BPMPK Nabire akan umumkan hasilnya. Hanya masih tunggu hasil dari Provinsi. Jadi, kami meminta kepada para pelamar PLK yang pernah ikut tes agar tetap bersabar. Kalau ada hasil kami akan umumkan lewat media cetak, elektronik seperti Papuapos Nabire dan RRI Nabire,” katanya. 

 

 

Editor: Arnold Belau

 

YOHANES KUAYO

Terkini

Populer Minggu Ini:

Koalisi: Selidiki Penyiksaan Terhadap OAP dan Seret Pelakunya ke Pengadilan

0
“Kami juga mendesak pemerintah untuk menghentikan pendekatan keamanan di Tanah Papua yang selama ini justru menimbulkan korban, dan mendorong Panglima TNI untuk segera melakukan evaluasi internal dan pengawasan yang lebih baik serta memastikan terwujudnya akuntabilitas atas kinerja TNI dan penggunaan kekuatan pasukan TNI di Tanah Papua,” tegas Koalisi Kemanusiaan untuk Papua dalam siaran pers yang dikirim dari Jakarta, Sabtu (23/3/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.