Ketua Dewan Adat Paniai: Menyesal Saja Tidak Cukup, Jokowi Harus Bentuk KPP-HAM

Minggu 2014-12-28 16:05:00

PANIAI, SUARAPAPUA.com — Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, Jhon NR Gobay, mengaku cukup senang dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang ikut berduka, dan menyatakan penyesalan atas peristiwa penembakan lima warga sipil di Paniai, Papua.

"Tapi kami kira sampaikan pernyataan penyesalan saja tidak cukup, harus diusut secara tuntas aksi pembantaian terhadap lima warga saya di Paniai,” kata Gobay, kepada suarapapua.com, Minggu (28/12/2014) siang.

 

Menurut Gobay, pernyataan penyesalan yang disampaikan Presiden harus diikuti dengan tindakan nyata, dengan membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP-HAM), agar dapat melukan investigasi secara tuntas dan menyeluruh. (Baca: Aparat TNI/Polri Tembak Mati Empat Warga Sipil di Kabupaten Paniai).

 

“Kalau kami terjemahkan kata secepat-cepatnya yang disampaikan Presiden, maka Jokowi harus bergerak cepat, dengan membentuk KPP-HAM yang dapat menyelidiki persoalan ini hingga tuntas dan menyeluruh,” kata Gobay.

 

Gobay mengatakan, seluruh warga Paniai saat ini menunggu dibentuknya KPP-HAM, agar pelaku-pelaku penembakan dapat diadili melalui sebuah sidang terbuka dan umum di Pengadilan HAM. (Baca: Lagi, Satu Warga Paniai Tewas Ditembak TNI/Polri; Korban Jadi Lima Orang).

 

“Kalau para pelaku diadili di pengadilan militer, maka sama saja tidak ada artinya, karena pasti TNI dan Polri kembali melindungi institusi, dan anggota mereka. Apalagi mereka kebal dengan hukum,” katanya.

 

Menurut Gobay, KPP-HAM penting dibentuk, mengingat sikap aparat kepolisian dan tentara di Papua selama ini sangat arogan, dan tidak menjadi pelindung rakyat. (Baca: Ini 5 Nama Korban Tewas, dan 2 Korban Luka Kritis di Paniai).

 

“Buktinya peristiwa penembakan di Paniai, walau pelakunya sudah diketahui masyarakat, Polisi dan Tentara masih terus mencari alibi lewat media massa, memang aparat sangat arogan di tanah Papua, secara khusus di Paniai.”

 

“Makanya KPP-HAM dibentuk agar ada pengadilan HAM, agar tingkat arogansi aparat bisa sedikit menurun, sekarang kami tunggu keberanian Presiden Jokowi saja,” ujarnya. (Baca: Andi Widjajanto: Presiden Sengaja Memilih Diam soal Kasus Paniai)

 

Sementara itu, salah satu aktivis Papua, Ramos Petege, menuturkan, peristiwa penembakan di Paniai adalah pelanggaran HAM berat, karena itu Negara diharapkan ikut bertanggung jawab. (Baca: Jokowi Pidato Soal Paniai, Ini Pendapat Franz Magnis-Suseno).

 

“Kami akan terus mendesak Komnas HAM RI untuk membentuk KPP-HAM, agar pelaku kekerasan bisa dihukum, dan kedamaian natal bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua, secara khusus di Paniai,” tegasnya.

 

Kemarin, Presiden Jokowi menyatakan penyesalannya atas peristiwa kekerasan yang terjadi Enarotali, Papua, dan meminta diusut secara tuntas, dan menyeluruh. (Baca: (Baca: Jokowi Sesalkan Peristiwa Kekerasan di Kabupaten Paniai).

 

Baca: #PANIAIBERDARAH

 

OKTOVIANUS POGAU