Ini Pernyataan Sikap IPMAPA Se-Jawa dan Bali Terkait Penembakan 6 Warga Sipil

Selasa 2014-12-09 22:18:30

YOGYAKARTA, SUARAPAPUA.com – Dua hari lalu Gabungan aparat Kepolisian Resort (Polres) Paniai, bersama aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI), menembak mati 5 warga sipil di lapangan Karel Gobay, Paniai, Papua, sekitar pukul 10.00 Wit, Senin (8/12/2014) pagi.

Atas dasar kejadian aparat Militer Indonesia yang tidak manusiawi, Front Mahasiswa Papua Jogjakarta dibawa Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua (IPMAPA) Se-Jawa dan Bali, hari ini (09/12/2014) siang, menggelar aksi damai di depan Bundara UGM meminta Presiden Jokowi untuk menuntaskan Pelanggaran HAM terjadi di Paniai.

 

Adapun surat pernyataan sikap  menanggapi kejadian Paniai berdarah tersebut, yang salinannya dikirimkan kepada redaksi suarapapua.com, sore ini;

 

Pernyataan Sikap

 

Peristiwa kekerasan yang menelan 5 korban korban masyarakat sipil di Paniai merupakan salah satu bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, karena Aparat Keamanan menggunakan alat negara dalam menyikapi aksi massa hingga menghabisi nyawa warga sipil. Oleh karena itu, Kami Ikatan Mahaiswa Papua (IPMAPA) Se-Jawa Bali menyatakan:

 

Pertama: Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo harus menuntaskan tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan dengan menewaskan 6 warga sipil di Paniai.

 

Kedua: KOMNAS HAM RI segera mengidentifikasi kasus kekerasan di Paniai dan menyampaikan kepada publik mengenai fakta peristiwa terutama dalam mengungkapkan pelaku kekerasan yang menewaskan beberapa warga sipil.

 

Ketiga: Negara wajib merehabilitasi keluarga korban yang telah kehilangan anggota keluarganya akibat dihabisi nyawanya dengan menggunakan alat negara.

 

Keempat: DPRP dan MRP harus mengawal kasus kekerasan di Paniai dalam proses mengungkapkan pelaku hingga diadili di Pengadilan Sipil agar keadilan bagi keluarga korban dapat ditegakkan dalam proses hukum.

 

Kelima: Bupati dan Ketua DPRD Paniai segera melakukan negosiasi dengan Pimpinan TIMSUS 753 agar anggotanya ditarik dari Paniai, karena Paniai bukan Daerah Operasi Militer (DOM) dan bukan pula Darurat Militer.

 

Keenam: Negara harus menjamin Hak Hidup Masyarakat Asli Papua dengan mengurangi jumlah TNI/POLRI di Papua.

 

Demikian penyataan sikap Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua (IPMAPA) Se-Jawa dan Bali atas kasus kekerasan aparat keamanan di Paniai agar dapat ditindaklanjuti oleh beberapa pihak yang berwenang dalam menuntaskan kasus Pelanggaran HAM ini.

 

Yogyakarta, 09 desember 2014

 

 

ARIS YEIMO

(Ketua IPMAPA)

 

MIKAEL KUDIAI