PAPUAN, Jayapura — Pemuda dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pergerakan Masyarakat Kabupaten Tolikara (APMKT) mendesak aparat Kepolisian Daerah (Polda) Papua untuk menangkap Bupati dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tolikara.
“Kedua orang ini aktor intelektual dibalik kejahatan demokrasi dan kericuhan di Kabupaten Tolikara. Mereka harus ditangkap dan diproses secara hukum. Ini merupakan tuntutan dan harapan masyarakat Tolikara,” tegas Rahmat Kogoya, koordinator APMKT, kepada media ini, Rabu (25/6/2014).
Usai penyelenggaran Pileg, Rahmat mengaku telah menerima banyak pengaduhan dan keluhan dari masyarakat terkait kejahatan demokrasi, dan kecurangan yang terjadi di hampir disemua distrik di Tolikara.
“Kami juga sudah layangkan banyak laporan dan pengaduan ke Polda Papua, baik dari segi unsur pidana korupsi, maupun yang mengarah ke unsur kejahatan demokrasi. Pada tanggal 18 Juni 2014 juga kami sudah serahkan semua bukti video, maupun foto, namun tidak di proses dan masih berlarut-larut hingga kini.”
“Kenapa kami katakan berlarut-larut, selama ini ada pembiaran dari aparat penegak hukum, bahkan ada pembenaran kepada pelaku kejatan demokrasi. Ini memang sangat ironis,” tegasnya.
Karena itu, APMKT meminta agar Polda Papua dapat menindak lanjuti surat masyarakat yang telah dilayangkan, agar ada keadilan, dan semua diperlakukan sama di depan hukum.
“Kenapa KPUD Tolikara bisa menjadi tersangka, sedangkan dalang atau aktor intelektual dari semua kejatan demokrasi adalah Bupati Tolikara sendiri, namun tidak di proses secara hukum,” tanya Rahmat.
Dari sidang kode etik yang digelar pada 21 Juni 2014, lanjut Rahmat, diketahui KPUD Tolikara memang benar melakukan kejahatan demokrasi, sebab bukti-bukti foto dan video telah diperlihatkan oleh Prof. Jimly Asiddiqi saat sidang berlangsung di DKPP.
Rahmat mencontohkan, di distrik Umagi, Bupati bersama Kabag Tata Pemerintahan turun pada tanggal 9 April dengan helikopter khusus, dan memberikan uang kepada masyarakat di depan TPS-TPS.
“Kalau di luar Papua, orang kenal dengan serangan fajar, tapi kalau di Tolikara serangan hari H. Hampir semua Distrik Bupati dan Ketua KPUD turun saat dilangsungkan pemilhan dan bagi-bagi uang,” ujarnya.
Untuk para penyelenggara Pemilu, seperti KPPS dan PPD, Bupati juga secara terang-terangan mengancam dan mengintimidasi agar dapat mengamankan partai politik tertentu.
“Kalau kepala desa, jabatan akan diganti juga, karena dari 564 desa yang ada, semua bekerja dengan nota tugas, ini strategi Bupati agar tetap mendapat dukungan. Kalau PPD tinggal dipecat saja jika melawan,” ujarnya.
Vitor Wenda, salah satu saksi mata yang berada di distrik Nubunage, saat Bupati bersama Ketua KPUD turun membagi-bagikan uang menuturukan, kejahatan demokrasi yang dilakukan sangat nampak di depan mata.
“Untuk distrik Nunggawi, pak Bupati sendiri sampaikan kepada masyarakat, bahwa hal yang serupa, atau bagi-bagi uang sudah ia berikan kepada seluruh distrik yang ada di Tolikara, ikuti apa yang disampaikan,” ajak Bupati saat itu.
Saat ini, menurut Vitor, masyarakat Tolikara sedang terus melakukan aksi demonstrasi menuntut pertanggung jawaban Bupati dan Ketua KPUD Tolikara.
“Mereka menuntut Bupati dan Ketua KPUD harus bertanggung jawab atas suara-suara yang hilang. Suara rakyat yang di transaksi harus dikembalikan, dan sampai sekarang masyarakat masih demo,” ujarnya.
Bupati Kabupaten Tolikara, Usman Wanimbo ketika di konfirmasi media ini via telepon selulernya tidak memberikan respon. Beberapa pesan singkat yang dikirim juga tak di balas.
OKTOVIANUS POGAU
