ArsipOtis Tabuni: Masyarakat Papua Stop Mengemis Jabatan ke Jokowi!

Otis Tabuni: Masyarakat Papua Stop Mengemis Jabatan ke Jokowi!

Rabu 2014-09-17 07:30:15

PAPUAN, Semarang — Otis Tabuni, aktivis mahasiswa Papua di Semarang meminta, sejumlah orang Papua yang mengklaim sebagai tokoh masyarakat adat Papua untuk tidak mengemis jabatan ke Calon Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta.

"Meminta jabatan dan menteri, dan mengemis sana-sani ke Jakarta bukan sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah Papua, karena itu saya minta untuk dihentikan," tegasnya kepada suarapapua.com, Selasa sore.

 

Menurut Otis, sejak dulu kala memang segelintir orang Papua menggunakan akal busuk, tanpa hati nurani, mengemis jabatan menteri ke Jakarta seakan-akan orang Papua membutuhkan kesejahteraan dan uang.

 

"Jabatan itu untuk memperkaya diri, dan keluarga mereka sendiri, omong kosong untuk kemajuan orang Papua. Lihat saja Freddy Numberi, selama hampir delapan tahun menjadi menteri, tidak ada satupun orang Papua yang dikaderkan di tingkat nasional," tegasnya.

 

Saat ini, lanjut mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta ini, orang Papua membutuhkan dialog yang inklusif, antara pemerintah Indonesia dengan rakyat Papua terkait sejarah dan masa lalu.

 

"Dialog sejarah, yang bermuara kepada dialog politik itu yang dibutuhkan orang Papua, bukan uang, jabatan, dan kesejahatraan," tegasnya lagi.

 

Otis juga mengkritisi isu Papua Merdeka yang dipakai oleh para pejabat Papua untuk dagangan di Jakarta, karena isu tersebut paling ampuh buat Jakarta takut dan buka diri.

 

"Kan aneh, yang berjuang dan bicara Papua Merdeka itu kelompok lain, sedangkan segelintir orang Papua pakai isu itu untuk raup keuntungan di Jakarta, ini yang terjadi," tegasnya.

 

Dari waktu ke waktu, lanjut Otis, orang Papua minta merdeka, atau lepas dari negara RI tanpa embel-embel apapun, karena itu pemerintah perlu mengambil tindakan atas tuntutan orang Papua.

 

"Kami mau merdeka penuh melalui mekanisme internasional yang legal dan bermartabat; Yakni melalui referendum, Indonesia jangan takut untuk buka diri," tegasnya.

 

Sebelumnya, seperti dilaporkan situs majalahselangkah.com, sejumlah orang yang mengklaim diri sebagai tokoh Papua terus melakukan pertemuaan dengan Capres terpilih, Jokowi di Jakarta, atas persoalan di tanah Papua. 

 

Pertemuaan-pertemuaan tersebut dikoordinir oleh Barisan Merah Putih (BMP), dan Barisan Relawan Jokowi wilayah Papua di Jakarta sejak bulan lalu.

 

MARSELINO TEKEGE

1 KOMENTAR

Terkini

Populer Minggu Ini:

Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan

0
Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan SORONG, SUARAPAPUA.com --- Bupati Sorong Selatan, Papua Barat Daya, didesak untuk segera mencopot jabatan kepala dinas PUPR karena diduga telah melanggar kode etik ASN. Dengan menggunakan kemeja lengan pendek warna kuning dan tersemat lambang partai Golkar, Kadis PUPR Sorong Selatan (Sorsel) menghadiri acara silaturahmi Bacakada dan Bacawakada, mendengarkan arahan ketua umum Airlangga Hartarto dirangkaikan dengan buka puasa di kantor DPP Golkar. Obaja Saflesa, salah satu intelektual muda Sorong Selatan, mengatakan, kehadiran ASN aktif dalam acara silatuhrami itu dapat diduga terlibat politik praktis karena suasana politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara serentak tanggal 27 November 2024 mulai memanas. “ASN harus netral. Kalau mau bertarung dalam Pilkada serentak tahun 2024 di kabupaten Sorong Selatan, sebaiknya segera mengajukan permohonan pengunduran diri supaya bupati menunjuk pelaksana tugas agar program di OPD tersebut berjalan baik,” ujar Obaja Saflesa kepada suarapapua.com di Sorong, Sabtu (20/4/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.