PAPUAN, Jayapura — Bangsa Papua Barat menyadari bahwa segala bentuk kolonialisme dan kapitalisme harus dihapuskan dari atas Tanah Papua. Karena itu, perjuangan rakyat Papua Barat terus berlanjut untuk menentukan yang terbaik.
Demikian diungkapkan Sekretaris Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Ones Suhun, dalam siaran pers yang dikirim kepada redaksi suarapapua.com, Jumat (4/7/2014).
Ditegaskan, perjuangan nyata dewasa ini adalah melawan praktik kekuasaan kapitalistik yang tidak berperikemanusiaan kepada yang selalu ditindas, diintimidasi, didiskriminasi dan dikebiri hak politik.
“Perjuangan kami adalah melawan lupa, ketidakadilan sosial dan membela martabat manusia untuk dihargai sebagai manusia ciptaan Tuhan yang sama pula.”
“Walau rakyat Papua hari ini masih dipandang sebagai manusia kelas dua, bahkan selalu menjadi korban keganasan aparat keamanan Indonesia”, Ones yakin bahwa suatu waktu kebebasan akan diperoleh rakyat tertindas.
“Suara kami selalu dibungkam. Tidak pernah mereka dengar, tidak pernah hargai, justru rakyat Papua terus dibantai. Kami yakin kekuasaan Indonesia tidak akan pernah abadi. Suatu saat kami akan menjadi manusia kelas satu di Tanah Papua Barat,” tuturnya.
Ones mengingatkan kepada rakyat Papua Barat jangan terlena dengan politik kotor kolonial. “Kita harus bangkit bersuara menolak semua sistem kolonial dan kapitalisme yang menghancurkan nilai-nilai budaya dan peradaban manusia Papua.”
Lanjut dia, “Mari kita bangkit bersuara dan katakan kepada dunia bahwa tidak, kami manusia yang beradap sama seperti bangsa lain di muka bumi ini.”
Pemilihan Presiden, menurut dia, adalah ancaman pemusnahan manusia Papua. “Jika kita juga ingin dihargai sebagai bangsa dan manusia bermartabat berarti tolak pemilihan presiden kolonial NKRI pada tanggal 9 Juli 2014,” tutur Ones.
Boikot Pilpres ini, menurut Ones, berlaku dari Sorong sampai Merauke. “Boikot dengan cara yang bermartabat dan demokratis dengan menunjung tingggi nilai-nilai hukum dan HAM,” ujarnya.
Ditegaskan, dalam aksi boikot tidak boleh ada kekerasan terhadap manusia dan merusak fasilitas umum.
“Orang asli Papua wajib menggunakan hak politik untuk tidak terlibat dalam pencoblosan di TPS. Rakyat Papua Barat akan menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Referendum di Papua Barat untuk menentukan nasib masa depan bangsa Papua Barat,” tutup Ones.
OKTOVIANUS POGAU
