Sabtu 2012-07-21 10:52:00
Hal ini disampaikan Matius Murib, mantan Wakil Ketua Komnas HAM Papua, ketika ditemui suarapapua.com, siang tadi, Sabtu (21/7) di Kantor KontraS Papua, Padang Bulan, Jayapura, Papua.
Â
Matius menjelaskan, secara khusus Komnas HAM perwakilan Papua tidak dilegitimasi dengan badan hukum yang kuat, sehingga kewenangan sangat terbatas.
“Dengan tidak ada dasar hokum yang kuat, bisa diartikan Komnas HAM Papua sama dengan KontraS, Elsham, dan beberapa LSM lokal lainnya yang tugasnya melakukan fungsi pemantauan saja,†tegas Murib.
Matius juga menjelaskan, segala rekomendasi dan keputusan yang dibuat Komnas HAM Pusat selalu dilakukan tanpa sepengetahuan mereka yang ada di daerah.
Karena itu, Matius meminta agar Peraturan Daerah Khusus (Perdasusus) tentang Komnas HAM Perwakilan Papua dibuat terlebih dahulu, agar anggota Komnas HAM Papua berikutnya dapat bekerja dengan baik dan maksimal.
Matius menambahkan, karena tidak ada dasar hukum yang kuat, sehingga menyulitkan dirinya bersama teman-teman di Komnas HAM Perwakilan Papua untuk bekerja.
“Untuk tahun ini sementara tidak ada rekrut anggota Komnas HAM Papua yang baru, tunggu dasar hukum yang kuat dulu, karena pengalaman Komnas HAM Papua selama ini hidup dari belas kasihan pemerintah,†tutup Murib.
OKTOVIANUS POGAUÂ
