BeritaPolhukamKNPB Sesalkan Tindakan TNI/Polri di Kabupaten Lanny Jaya

KNPB Sesalkan Tindakan TNI/Polri di Kabupaten Lanny Jaya

PAPUAN, Jayapura — Sekertaris Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Ones Suhuniap menyesalkan tindakan brutal aparat TNI/Polri yang melakukan operasi militer di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua, sejak 28 Juli 2014 lalu.

“Dari pengakuan Panglima TPN/OPM yang bermarkas di Lanny Jaya, lima orang yang tewas tertembak bukan anggota mereka, karena itu dipastikan mereka adalah warga sipil. Kenapa TNI/Polri harus tembak masyarakat sipil, ini menandakan jika kinerja mereka sangat amburadul,” kata Ones, kepada suarapapua.com, Selasa (05/08/2014) siang.

Baca Juga:  Seorang Fotografer Asal Rusia Ditangkap Apkam di Paniai

Ones menegaskan, aparat TNI/Polri harus seharusnya bisa membedakan mana yang warga sipil, dan mana yang bukan warga sipil, agar tidak membunuh warga sipil, dan kemudian mengklaimnya sebagai TPN/OPM.

“Karena menurut informasi yang kami terima, selain masyarakat sipil yang menjadi korban, banyak masyarakat yang rumahnya dibakar, dan bahkan ada gereja yang dibakar oleh aparat gabungan ini,” pungkasnya.

Baca Juga:  Komnas HAM RI Didesak Selidiki Kasus Penyiksaan Warga Sipil Papua di Puncak

Dari pengamatannya, lanjut Ones, situasi yang tercipta di Lanny Jaya adalah permainan TNI/Polri yang selama ini menjadikan Papua sebagai lahan bisnisnya.

“Panglima TPN/OPM Puron Wenda sudah mengaku kalau peluru yang digunakan adalah pemberian Brimob yang bertugas di Lanny Jaya, dengan maksud untuk hadang Brimob baru yang datang ke Lanny Jaya.”

Baca Juga:  AJI, PWI, AWP dan Advokat Kecam Tindakan Polisi Terhadap Empat Jurnalis di Nabire

Ini bukan hal baru, sudah biasa di Papua. Disini tempat TNI/Polri mencari kekayaan. Kami himbau masyarakat di Lanny Jaya untuk tetap tenang, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tutup Ones.

ARNOLD BELAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

HRM Releases 2023 Annual Report On Human Rights and Conflict In...

0
HRM revealed that the human rights situation in West Papua strongly differs from that in other regions in Indonesia. The decades-old and unresolved armed conflict has intensified since December 2018, leading to a spike in extrajudicial killings, enforced disappearances, and torture by security forces, especially in the highlands.

Kura-Kura Digital

0

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.