ArsipKetua DPRD Sementara Nabire Sesalkan Penembakan di Paniai

Ketua DPRD Sementara Nabire Sesalkan Penembakan di Paniai

Selasa 2014-12-30 13:03:30

NABIRE, SUARAPAPUA.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sementara Kabupaten Nabire, Marthen Douw, menyesalkan insiden penembakan yang terjadi Kabupaten Paniai, Papua, pada 8 Desember 2014 lalu, apalagi terjadi di bulan natal.

“Itu perbuatan oknum-oknum tertentu yang sangat tidak bijak, apalagi terjadi di bulan natal, harus diusut sampai tuntas,” kata Douw, saat ditemui suarapapua.com, Selasa (30/12/2014) di Nabarua Bawah, Nabire.

 

Menurut Douw, banyak isu yang berkembang di kalangan masyarakat terkait peristiwa yang menewaskan lima warga sipil, terutama terjadi saling tuding-menuding. (Baca: Andi Widjajanto: Presiden Sengaja Memilih Diam soal Kasus Paniai)

 

“Banyak isu yang berkembang jadi saya juga bingung. Berharap kasus ini diusut sampai tuntas, agar pelaku bisa dihukum,“ kata dia. (Baca: Jokowi Pidato Soal Paniai, Ini Pendapat Franz Magnis-Suseno).

 

Kedepan, lanjut Douw, pemerintah daerah bersama masyarakat harus bahu-membahu membangun Paniai, juga bersama aparat keamanan, agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi.

 

“Pemerintah daerah dan aparat yang ada harus sejalan dan saling menopang dalam mengemban tugas dan tanggung jawab masing-masing, agar jangan sampai peristiwa sama terulang lagi,” ujar dia.

 

Lanjut Douw, masyarakat juga harus dilibatkan dalam membangun daerah, agar memiliki rasa tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban. (Baca: Pimpinan Gereja Tolak Rencana Presiden Jokowi Hadiri Perayaan Natal di Papua)

 

“Jangan buat masyarakat itu jadi penonton melulu. Karena dengan begitu, rasa memiliki itu akan terlihat,” kata dia. (Baca: Jokowi Sesalkan Peristiwa Kekerasan di Kabupaten Paniai).

 

Sebelumnya, Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, Jhon NR Gobay, mengaku cukup senang dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang ikut berduka, dan menyatakan penyesalan atas peristiwa penembakan lima warga sipil di Paniai, Papua.

 

“Tapi kami kira sampaikan pernyataan penyesalan saja tidak cukup, harus diusut secara tuntas aksi pembantaian terhadap lima warga saya di Paniai,” kata Gobay, kepada suarapapua.com, Minggu (28/12/2014) siang.

 

Menurut Gobay, pernyataan penyesalan yang disampaikan Presiden harus diikuti dengan tindakan nyata, dengan membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP-HAM), agar dapat melakukan investigasi secara tuntas dan menyeluruh. (Baca: Aparat TNI/Polri Tembak Mati Empat Warga Sipil di Kabupaten Paniai).

 

“Kalau kami terjemahkan kata secepat-cepatnya yang disampaikan Presiden, maka Jokowi harus bergerak cepat, dengan membentuk KPP-HAM yang dapat menyelidiki persoalan ini hingga tuntas dan menyeluruh,” kata Gobay.

 

Gobay mengatakan, seluruh warga Paniai saat ini menunggu dibentuknya KPP-HAM, agar pelaku-pelaku penembakan dapat diadili melalui sebuah sidang terbuka dan umum di Pengadilan HAM. (Baca: Lagi, Satu Warga Paniai Tewas Ditembak TNI/Polri; Korban Jadi Lima Orang).

 

“Kalau para pelaku diadili di pengadilan militer, maka sama saja tidak ada artinya, karena pasti TNI dan Polri kembali melindungi institusi, dan anggota mereka. Apalagi mereka kebal dengan hukum,” katanya. (Baca: Ketua Dewan Adat Paniai: Menyesal Saja Tidak Cukup, Jokowi Harus Bentuk KPP-HAM).

 

Baca: #PANIAIBERDARAH

 

Editor: Oktovianus Pogau

 

STEFANUS YOGI

Terkini

Populer Minggu Ini:

FIFA Akan Mempromosikan Hubungan ‘non-partisan, non-politik’ Antara Fiji dan Indonesia

0
"Asosiasi Persahabatan Fiji-Indonesia menyambut baik kolaborasi dan dukungan dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, cendekiawan, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait," tambahnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.