ArsipWarga Jayawijaya Keluhkan Layanan PLN

Warga Jayawijaya Keluhkan Layanan PLN

Selasa 2016-01-26 05:30:39

WAMENA, SUARAPAPUA.com — Keluhan warga Kabupaten Jayawijaya, Papua, terhadap tidak maksimalnya layanan PT. PLN Wamena, tampaknya belum dapat segera ditindaklanjuti.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayawijaya, Taufik Petrus Latuihamallo mengatakan, mengatasi pemadaman listrik yang terjadi selama ini, belum ada respon dari pihak PLN atas hasil pertemuan sebelumnya.

“Ya, pemadaman listrik di kota Wamena ini bukan hal yang baru, sudah sering terjadi. Kami sudah tahu masalahnya,” ujar Petrus saat diwawancarai wartawan di ruang kerjanya, Selasa (26/1/2016).

Ia mengaku sudah pernah undang pimpinan PT PLN untuk membahas persoalan yang ada.

“Saya atas nama lembaga DPRD pernah mengundang pihak PLN. Waktu itu saya sudah sepakati, karena memang kita sudah tahu persoalan suplai listriknya yang kurang, terus ada beberapa unit mesin yang rusak,” jelasnya.

Pada pertemuan tersebut, kata Petrus, pihaknya menyarankan untuk segera menyurat terkait persoalan yang dialami PLN.

“Sampai hari ini, saya belum dapat laporan, apa kebutuhan PLN. Kita tidak bisa omong-omong saja. Nanti semua harus data tertulis. Kita kaji, kita analisis, sehingga DPRD dan Pemerintah Daerah akan memberi solusi.”

“Kalau memang pengusulan itu sampai kepada Menteri ESDM, atau PLN pusat, BUMN dan sebagainya, maka kita juga akan berikan dukungan,” ujar Petrus.

Ketua DPRD juga telah bicarakan dengan Bupati Jayawijaya perihal persoalan tersebut.

“Ya, hal itu saya sudah diskusikan dengan Bupati Jayawijaya. Pak Bupati waktu itu bilang bahwa PLN ini tertutup, tidak memberikan penjelasan dan tidak diskusi dengan pemeritah daerah.”

“Setelah hearing DPRD beberapa waktu lalu, pihak PLN tidak ada tindaklanjutnya. Sampai hari inipun tidak ada juga. Itu yang jadi masalah,” ujar Petrus.

Keluhan pelanggan memang wajib diperhatikan, tetapi kata Petrus, tak dapat ditindaklanjuti karena belum ada laporan tertulis dari pihak PLN Wamena.

“Kita mau kasih dukungan dengan dasar apa? Kalau hanya lisan begitu, tidak bisa. Pemerintah daerah juga saya sudah tawarkan, bahwa apakah kita bisa membantu? Ya, bisa saja. Tetapi dengan catatan kita harus duduk bersama.”

“Investasi kita kepada PLN itu kelanjutannya seperti apa nanti pengembaliannya? Itu harus dibicarakan. Ya, karena PLN itu memang BUMN. Jadi, hal ini yang kami juga bingung. Kami panggil hari ini sama juga,” tandasnya.

Petrus menegaskan, menyikapi kondisi belakangan ini, pihaknya harus memanggil pimpinan PLN lagi. “Saya mau setelah kita sepakati harus ada tindak lanjut. Kalau kita kumpul dan cerita-cerita saja tanpa ada tindak lanjut, untuk apa?,” tegas Taufik.

Ia menambahkan, hanya pihak PLN yang tahu tentang kebutuhan listrik di daerah ini dan berapa besar daya yang tersedia. “Makanya, kami tidak bisa usulkan karena mereka yang tahu persis kondisi dan kebutuhan,” kata Petrus.

Diakui, di kota Wamena terdapat beberapa gedung besar seperti Bandar Udara, Gedung Otonom 7 Lantai, RSUD, juga banyak fasilitas umum, selain rumah penduduk. Tentu semua ini membutuhkan daya listrik yang besar.

“Orang PLN sendiri sudah akui hal itu, tetapi tidak ada tindak lanjut. Itu yang jadi masalah,” ujarnya.

Selain persoalan BBM, kata Petrus, pihaknya sudah sampaikan kepada Bupati tentang kondisi PLN. Bupati juga setuju untuk berdialog untuk tanyakan apa kesulitannya dan kemudian carikan solusi.

“Saya akan panggil Ketua Komisi supaya segera menyurat karena banyak keluhan dari masyarakat. Itu kita sudah mendengar juga. Kami ada di gedung parlemen ini untuk melayani masyarakat,” pungkasnya.

PLN sebagi BUMN diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk memberi layanan listrik. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara memang harus siap mendukung.

Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya menghimbau, karena kondisi yang terjadi demikian, maka masyarakat dan semua pihak diminta agar gunakan listrik sehemat mungkin.

“Himbauan kami, listrik harus dihemat. Yang tidak perlu jangan dinyalakan. Padamkan jika masuk tidur di kamar. Ini supaya tidak boros dan listrik tetap stabil, sehingga semua pelanggan menikmatinya dengan baik,” kata Taufik.

Editor: Mary

DIUS KOGOYA

Terkini

Populer Minggu Ini:

HRM Rilis Laporan Tahunan 2023 Tentang HAM dan Konflik di Tanah...

0
Selain kasus pengungsian, diuraikan dalam laporannya sejumlah pelanggaran hak sipil dan politik antara lain impunitas, pembunuhan dan penyiksaan, kebebasan berekspresi, kesehatan, pendidikan, serta konflik bersenjata.

Kura-Kura Digital

0

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.