Minggu 2015-01-18 20:24:00
WAMENA, SUARAPAPUA.com — Ketua Jaringan Advokasi Hukum dan HAM Pegunungan Tengah Papua, Theo Hesegem menilai, kehadiran Brimob di Kabupaten Jayawijaya akan menambah daftar kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah Pegunungan Tengah.
“Saya pikir, aparat keamanan yang ada sudah cukup. Tidak perlu lagi hadirkan Brimob di daerah ini,†ujar Theo kepada suarapapua.com, Jumat (16/1/2015) lalu, di Wamena.
Â
Ia beralasan, anggota keamanan yang ada saat ini saja tingkat pelanggaran HAM sudah tinggi. "Apalagi kalau Brimob ada, pasti dampaknya sangat buruk ke masyarakat Pegunungan Tengah,†tegasnya.
Â
Oleh karena itu, Theo minta, pemerintah kabupaten Jayawijaya maupun pemerintah di daerah Pegunungan Tengah untuk melihat bagian ini secara baik. “Perlu melihat dari kasus-kasus dan pelanggaran HAM yang selama ini terjadi,†ujarnya.
Â
“Ketika kita lihat situasi saat ini, masyarakat semacam merasa trauma karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, apalagi kehadiran Brimob akan membuat masyarakat kita lebih tidak nyaman,†tutur Theo.
Â
Theo berharap, pemerintah daerah mesti segera mempertimbangkan rencana ini dengan cermat.
Â
Sebelumnya, Bupati Jayawijaya, John Wempi Wetipo mengatakan, daerah Molama Distrik Asolokobal akan dibangun Asrama Kompi Brimob, supaya masyarakat Asolokobal dan masyarakat Woma tidak menjadikan tempat perang seperti terjadi pada Desember 2014.
Â
“Jadi, untuk pembangunan lokasi itu saya sudah bilang, saya akan patok dulu baru saya akan sampaikan kepada masyarakat yang mempunyai tanah untuk memberikan kompenisasi. Saya tidak akan bisa rapat-rapat lagi, karena kemarin kita rapat tidak ada titik temu, soalnya yang bicara orang tidak punya hak ulayat di situ (Molama),†tegas Bupati kepada wartawan belum lama ini di Wamena.
Â
Rencana tersebut menurut Wetipo, dilakukan dengan tujuan agar ada rasa aman bagi semua orang di Jayawijaya. “Saya bicara ini demi keamanan Jayawijaya yang lebih baik, dan ini wajib untuk kita lakukan,†tegasnya.
Â
Editor: Mary
Â
ELISA SEKENYAP
