JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Dana miliaran untuk Raimuna Nasional, Pembuatan dan Perancangan Undang-undang Otonomi Plus (Otsus Plus), Natal Nasional, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Pekan Olaraga Nasional (PON), menjadi pertanyaan bagi Mama-mama Pedagang Orang Asli Papua.
Miliaran Rupiah Untuk Raimuna, Otsus Plus, Natal Nasional, KNPI, PON, Baru Pasar Mama-mama papua?†Bunyi sebuah pamflet yang dibuat Mama-mama pedagang asli Papua ketika melakukan aksi demonstrasi di kantor Gubernur Dok II di Jayapura, Selasa (3/2/2015) siang.
Saat ini, Mama-mama Papua beranggapan bahwa Pemerintah Provinsi Papua lebih memilih menghambur-hamburkan uang demi mencari jati diri ketimbang melayani rakyatnya yang sedang menderita dan tertindas di atas negerinya sendiri.
Pasalnya, tempat berjualan mereka sudah tidak layak. Banyak Mama-mama Papua yang berjualan di atas lumpur akibat tidak ada tempat untuk dijadikan tempat jualan.
Permintaan tentang pembangunan pasar mama-mama Papua sudah lama sejak masa Gubernur Papua, Barnabas Suebu, namun yang dibangun hanya pasar sementara mama-mama Papua di jalan percetakan Kota Jayapura, padahal yang diminta mama-mama Papua adalah pasar permanen bukan pasar sementara.
Bukan cuma itu saja, saat ini, mama-mama Papua merasa terancam dan tertindas dengan hadirnya penjual-penjual ilegal yang datang dari luar pulau yang menjual hasil bumi Papua.
Kami minta tolong agar pemerintah memproteksi hasil komoditi usaha ekonomi dan pasar bagi pedagang asli Papua,†tulisan dalam sebuah spanduk yang dibawa mama-mama Papua.
Dalam spanduk tersebut jelas bahwa hasil bumi Papua seperti pinang, keladi, singkong, petatas, sayur-sayuran telah dijual oleh pedagang-pedagang non Papua yang secara tidak langsung telah menurunkan pendapatan pedagang asli Papua.
Melihat kondisi seperti ini seharusnya Pemerintah Provinsi Papua membuat Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) untuk memproteksi pedagang-pedagang non Papua untuk tidak menjual hasil bumi Papua dan cuma bisa di jual oleh mama-mama Papua saja.
Salah seorang mama yang tidak mau disebutkan namanya di kantor Gubernur Dok II Jayapura mengatakan, pada tahun dua ribuan ke bawah biasanya dirinya mendapatkan hasil yang sangat memuaskan untuk menafkahi keluarganya, namun, semenjak Papua mendapatkan dana Otonomi Khusus yang seharusnya membawa kesejahteraan bagi dirinya justru membawa kesengsaraan bagi keluarganya.
Menurutnya, walaupun Otsus sudah berjalan belasan tahun lamannya di atas tanah Papua, namun sampai saat ini orang Papua masih miskin malah lebih miskin dari yang diharapkan.
Otsus ini bikin menderita saja, waktu trada Otsus tong aman-aman saja,†ujar mama yang kesehariannya berjualan pinang di Pasar Hamadi ini.
Saat ini, lanjut dia, pendapatannya pas-pasan dan cukup untuk makan dan minum sehari-hari saja. “Kalau untuk uang sekolah anak kami agak kewalahan. Di pasar sekarang banyak persaingan kami sudah tidak aman lagi,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua tidak pernah tinggal diam dan dalam waktu dekat ini pasar mama-mama Papua akan segera dibagun.
Bulan ini ada tim dari Jakarta datang ke Jayapura. Mereka datang survei dua tempat untuk dibangun pasar mama-mama Papua di Sentani dan Jayapura kota, sesuai dengan peletakan batu yang dilakukan Bapak Presiden Jokowi,†kata Klemen, merespon permintaan mama-mama Papua.
Klemen mengaku bila Pemerintah Provinsi Papua juga telah menyiapkan jaminan kredit daerah bagi mama-mama pedagang Asli Papua guna mempermudah mama-mama Papua.
Kami lakukan hal ini supaya mama-mama Papua bisa minta pinjaman modal dengan gampang nantinya,” ungkap Wagub.
Klemen menjelaskan, apa yang dipikirkan mama-mama Papua sama seperti apa yang dipikirkan Pemerintah Provinsi Papua saat ini yaitu memproteksi semua hasil bumi yang ada di atas tanah Papua.
Â
“Saya pikir tujuan kita sama, hari ini mama-mama datang untuk kita bangkitkan semangat untuk sama-sama kawal barang ini agar cepat di proses,†ungkapnya.
Robert Jitmau, koordinator Solidaritas Pedagang Asli Papua (Solpap) dalam pers rilis yang diberikan kepada suarapapua.com, mengatakan bahwa sebenarnya yang diminta Mama-mama pedagang asli Papua adalah segera ada Perdasus atau Pergub yang harus berlaku di seluruh tanah Papua untuk melarang orang non Papua menjual komoditas orang asli Papua.
Pihaknya juga meminta Perda nomor 15 tahun 2008 tentang kependudukan agar arus migrasi secara besar-besaran saat ini bisa diatasi dari bumi Papua.
Editor: Mikael Kudiai
MIKHA GOBAY
