Konflik Papua, Pemerintah Kedepankan Dialog Pembangunan

Sabtu 2014-12-06 16:44:15

JAKARTA, SUARAPAPUA.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Tedjo Edy Purdijanto di kantor Presiden Jakarta Kamis (4/12/2014) memastikan, pemerintahan Jokowi-JK tetap menjalankan politik Dialog Jakarta – Papua dalam penyelesaian masalah keamanan di Papua, selain penegakan hukum.

Seperti yang dilansir dari voaindonesia.com, Menkopolhukam juga menekankan, masalah konflik bersenjata di Papua lebih pada permasalahan ekonomi semata. Untuk itu, pemerintah akan memfokuskan pembangunan ekonomi di kawasan timur Indonesia, khususnya Papua.

 

"Masalah Papua itu kan masalah ketidakadilan. Akar masalahnya adalah pembangunan. Tetapi dengan nanti Presiden Jokowi akan memfokuskan pembangunan di wilayah timur, diharapkan nanti sedikit demi sedikit itu (kelompok sipil bersenjata) nanti akan berkurang," ungkap Tedjo.

 

Menkopolhukam menyebut kekuatan militer dari kelompok sipil bersenjata yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia tidaklah besar.

 

"Sebetulnya sih tidak besar ya kekuatan mereka. Cuma ya itu mereka mengganggu-ganggu seperti itu. Kalau jaman penjajahan dulu kan kita jelas tahu mana musuh kita, tapi kalau ini kan ngga jelas."

 

"Kadang kita lihat ada orang ngangkut pisang, ternyata separatis, kita kan ga tau juga," imbuh Tedjo.

 

Penggagas Dialog Jakarta-Papua, Pater Neles Tebai, dalam seminar sehari bedah buku “Angkat Pena Demi Dialog Jakarta-Papua” di Kampus UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, pada (20/06/2012) lalu, secara tegas mengatakan bahwa dialog Jakarta-Papua menjadi sesuatu yang sangat serius.

 

Tebai menekankan, persoalan Papua bukan saja persoalan pembangunan, tetapi apa yang menjadi masalah yang dihadapi orang Papua, diantaranya adalah masalah sejarah orang Papua yang dimanipulasi oleh Indonesia, masalah pendidikan, masalah kesejahteraan dan masalah Freeport yang sampai saat ini tidak pernah terselesaikan.

 

Editor: Oktovianus Pogau

 

MIKAEL KUDIAI