ArsipKejati Papua Dinilai Tebang Pilih Tangan Kasus Korupsi

Kejati Papua Dinilai Tebang Pilih Tangan Kasus Korupsi

Jumat 2014-07-18 19:22:00

PAPUAN, Jayapura — Forum Peduli Pembangunan Masyarakat Jayawijaya (FPPMJ) dan Forum Peduli Kawasa Biak (FPKB), Kamis (18/7/2014) siang tadi, menggelar aksi demo damai di halaman Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, Jayapura, Papua, menuntut penuntasan berbagai kasus korupsi di tanah Papua.

"Ada tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi. Banyak yang masih berkelirian, kami minta Kejati Papua harus lebih serius, dan kerja secara profesional,” ujar Yulianus Mabel, ketua FPMMJ, dalam orasinya.  

 

Menurut Mabel, FPMMJ dan FPKB berdemonstrasi di Kejati Papua untuk membawa aspirasi masyarakat terkait kasus korupsi di masing-masing daerah, yang perlu mendapatkan perhatian secara serius dari Kejati Papua.

 

"Kasus penggelapan beras raskin, kasus pemalsuan Ijazah, dan kasus perjalanan dinas pejabat Kabupaten Jayawijaya ke Jerman sudah dikemanakan, ini yang kami mau datang tanya," ujar Mabel.

 

Ditegaskan, Polda Papua dan Kejati Papua diminta untuk menangkap Bupati Kabupaten Jayawijaya, Wempi Wetipo, karena menjadi “pelaku” dalam kasus-kasus yang telah disebutkan diatas.

 

Sementara itu, Ketua FPKB, Jhon Mamoribo menuntut Kejati Papua untuk memeriksa kasus pengadaan kapal muat penumpang, Petrus kafiar, senilai Rp. 25 Miliar, yang dilakukan seorang kontraktor yang bernama HJ Topas di Kabupaten Supiori, Papua. 

 

"Kami heran sekali, masa baru diresmikan seminggu, kapal sudah rusak dan dibawah lagi ke pelabuhan Biak untuk diperbaiki. Inikan tidak masuk akal, beli dengan harga mahal, tapi rusak cepat," ujarnya.

 

FPKB juga, lanjut Jhon, meminta kepada Kejati Papua untuk segera memeriksa Kejari Biak, dan mencopot jabatan para jaksa yang tidak professional dalam mejalankan tugas sesuai fungsinya.”

 

“Kami meminta juga kepada Kajati Papua untuk mengklarifikasi kasus korupsi di Biak Nomfor dan kami minta Bupati Supiori juga diperiksa,"ujarnya.

 

Massa aksi diterima langsun oleh Kepala Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Mamik Suliogono. "Karena Kepala Kajati Sendiri sedang keluar Kota, sehingga yang akan menerima aspirasi adik-adik," ujarnya.

 

Pantauan suarapapua.com, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ratusan aparat gabungan TNI/Polri, berjaga-jaga untuk mengamankan jalannya aksi. 

 

AGUS PABIKA

1 KOMENTAR

Terkini

Populer Minggu Ini:

Ribuan Data Pencaker Diserahkan, Pemprov PBD Pastikan Kuota OAP 80 Persen

0
“Jadi tidak semua Gubernur bisa menjawab semua itu, karena punya otonomi masing-masing. Kabupaten/Kota punya otonomi begitu juga dengan provinsi juga punya otonomi. Saya hanya bertanggung jawab untuk formasi yang ada di provinsi. Maka ini yang harus dibicarakan supaya apa yang disampaikan ini bisa menjadi perhatian kita untuk kita tindaklanjuti. Dan pastinya dalam Rakor Forkopimda kemarin kita juga sudah bicarakan dan sepakat tentang isu penerimaan ASN ini,” ujarnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.