Wakum: Kenapa Aparat Selalu Tuding TPN-OPM?

Minggu 2012-08-26 10:40:00

 

Hal ini ditegaskan Dorus Wakum, salah satu aktivis HAM Papua, dalam siaran pers yang dikirim ke redaksi suarapapua.com, Sabtu (25/8) kemarin dari Jakarta.

Menurut Wakum, ada lima aktor kekerasan di Papua, diantaranya  negara (TNI/POLRI), kelompok TPN-OPM, kelompok organisasi masyarakat sipil, gabungan  Badan Intelijen Negara,  perusahaan asing, dan yang terakhir adalah  perusahann swasta di Papua.

“Meskinya kelima actor diatas terlibat langsung dengan berbagai konflik, ketika ada peristiwa kekerasan, negara, dalam hal ini TNI/Polri selalu menuding TPN-OPM sebagai pelaku tanpa dibuktikan kebenarannya,”ujarnya.

Sementara itu, lanjut Wakum, jika pelakunya intelijen negara, tudingan akan ditujukan kepada Orang Tidak Dikenal (OTK) yang disinyalir dekat dengan kelompok TPN-OPM, sedangkan jika pelakunya perusahaan yang membiayai pihak aparat keamanan guna menjaga perusahaan dan melakukan kekerasan, maka rakyat yang disalahkan dan dikorbankan.

“Sedangkan ketika ada Ormas  tertentu yang melakukan perlawanan, tuduhan akan ditujukan kepada gerakan separatis dan lain sebagainya, ini semua dituduhkan kepad orang Papua dan TPN-OPM tanpa dasar yang jelas,” ujarnya.

Wakum melihat, berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di tanah Papua dalam memperjuangkan hak politiknya di desain oleh kelompok tertentu agar negara bisa membangun opini kalau orang Papua yang melakukan tindakan kekerasan dan kejahatan.

Sementara disisi lain, Negara justru memberikan keleluasan bagi aktor yang selama ini melakukan pembunuh yang kejam bebas berkeliaran di tanah Papua.  

Wakum yang juga Koordinator Umum Nasional Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi dan Kekerasan (KAMPAK Papua) ini juga memprotes kekerasan atas warga sipil atas nama apapun, seperti yang terjadi di Kabupaten Paniaia beberapa waktu lalu.

Ia mencontohkan, seperti warga yang sakit harus diusir oleh aparat gabungan TNI/Polri yang melakuan operasi penyisiran di RSUD Paniai, Papua.   

“Kenapa kalau aparat TNI-Polri, termasuk BIN/BAIS yang melakukan kejahatan terhadap orang asli Papua tidak pernah dikiritisi, tapi berbagai peristiwa tersebut selalu dituding orang asli Papua sebagai pelakunya,” tanya Dorus heran.

Dengan demikian, Wakum meminta kepada Presiden SBY supaya benar-benar memberikan ruang kepada orang asli Papua untuk membicarakan hak-hak dasarnya yang sesuguhnya sebagai mana yang sudah disampaikan Wakil Ketua Komisi DPR RI, Tubagus Hasanuddin beberapa waktu lalu.  

“Kesalahan persepsi PEPERA 1969, marjinalisasi dan diskriminasi, kegagalan Otsus dan pelanggaran HAM yang menyebabkan kekerasan di Papua itu terus berlangsung, karena itu seharusnya Negara bijak dalam menyelesaikan masalah di Papua secara menyeluruh dan bermartabat,” ujar mantan aktivis KontraS ini.

Dorus juga meminta agar para pelaku kekerasan, baik Negara maupun kelompok lainnya supaya dapat menghentikan cara-cara kekerasan, supaya jangan menambah rasa benci dan tidak senang warga Papua terhadap Negara.

“Saya pikir Presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan wajib hadir untuk selesaikan persoalan Papua Barat secara bermartabat, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tanpa mengabaikan prosedur hukum nasional maupun internasional,” akhiri Wakum.

OKTOVIANUS POGAU