ArsipPerayaan HUT Kemerdekaan Papua, Ada Ibadah Bersama Di Makam Theys

Perayaan HUT Kemerdekaan Papua, Ada Ibadah Bersama Di Makam Theys

Jumat 2012-11-30 15:39:45

PAPUAN, Jayapura — Memperingati HUT Bangsa Papua yang jatuh pada tanggal 1 Desember, sekitar 13 organisasi politik dan mahasiswa di tanah Papua akan menggelar aksi demo damai berupa ibadah syukuran di Lapangan Taman Makam Theys Hiyo Elluay, Sentani, Papua.

Wim Medlama Jubir KNPB mengatakan, dalam ibadah syukuran, tidak boleh ada satupun peserta aksi yang membawa atribut Papua Merdeka, apalagi bendera bintang kejora yang merupakan lambang bendera Negara bangsa Papua.

 

“Jangan ada yang mabuk, apalagi membawah dan mengibarkan bendera bintang kejora saat digelarnya ibadah besok.

Jika di dapati, aparat harus mengamankan orang tersebut, karena mereka adalah pihak ketiga yang mau mengacaukan jalannya aksi,” tegas Wim kepada wartawan, ketika menggelar jumpa pers di salah satu Café di Jayapura.

Selain itu, menurut Wim, aparat kepolisian juga tidak boleh menghalangi ibadah syukuran yang digelar rakyat Papua Barat, sebab ibadah tersebut dilakukan secara damai dan tentram.

“Kami minta kerja sama dari pihak kepolisian agar tidak menghalau jalannya aksi, apalagi sampai melakukan blockade di jalan, sebab ini hanya ibadah syukuran saja,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Papua, Usman Yogobi meminta agar seluruh rakyat Papua Barat di Jayapura dan sekitarnya untuk dapat bergabung dalam perayaan HUT kemerdekaan Papua berupa ibadah syukuran yang akan digelar besok.

Usman juga tidak lupa meminta dukungan dari warga non-Papua yang sedang berdomisili di Jayapura, maupun di luar Jayapura, sebab dukungan dari warga non-Papua menurutnya sangat penting bagi perjuangan rakyat Papua yang suci dan adil.

Soal pengamanan aksi, Usman berharap aparat tidak ikut terlibat mengamankan jalannya Ibadah, sebab anggota Penjaga Tanah Papua (PETAPA) juga akan di kerahkan untuk mengamankan jalannya aksi tersebut.

Kemudian, terkait surat pemberitahuan aksi, Usman menegaskan bahwa sudah dilayangkan ke pihak kepolisian sejak beberap hari lalu, namun belum ada tanggapan positif dari aparat.

“Jadi, bukan surat ijin, tapi surat pemberitahuan menggelar ibadah, tapi kalau hanya sebatas ibadah saja, apakah harus minta ijin kepada Polisi, masa mau ibadah saja minta ijin ke Polisi, kalau minta ijin ke Tuhan mungkin masuk akal, katanya,” katanya.

Sekedar diketahui, 13 organisasi tersebut antara lain Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Badan Eksekutif Mahasiswa Uncen (BEM Uncen), West Papua National Authority (WPNA), Solidaritas Hukum dan HAM Papua (SHDP), Gerakan Perempuan Papua (GP3), Solidaritas Nasional Mahasiswa Papua (SONAMAPA), Front PEPERA Papua Barat, dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), termasuk dari unsur adat maupun Agama.

OKTOVIANUS POGAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan

0
Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan SORONG, SUARAPAPUA.com --- Bupati Sorong Selatan, Papua Barat Daya, didesak untuk segera mencopot jabatan kepala dinas PUPR karena diduga telah melanggar kode etik ASN. Dengan menggunakan kemeja lengan pendek warna kuning dan tersemat lambang partai Golkar, Kadis PUPR Sorong Selatan (Sorsel) menghadiri acara silaturahmi Bacakada dan Bacawakada, mendengarkan arahan ketua umum Airlangga Hartarto dirangkaikan dengan buka puasa di kantor DPP Golkar. Obaja Saflesa, salah satu intelektual muda Sorong Selatan, mengatakan, kehadiran ASN aktif dalam acara silatuhrami itu dapat diduga terlibat politik praktis karena suasana politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara serentak tanggal 27 November 2024 mulai memanas. “ASN harus netral. Kalau mau bertarung dalam Pilkada serentak tahun 2024 di kabupaten Sorong Selatan, sebaiknya segera mengajukan permohonan pengunduran diri supaya bupati menunjuk pelaksana tugas agar program di OPD tersebut berjalan baik,” ujar Obaja Saflesa kepada suarapapua.com di Sorong, Sabtu (20/4/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.